JAKARTA – Massa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (21/4). Mereka menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin telah gagal menyejahterakan rakyat.
Hal tersebut disampaikan salah satu perwakilan aksi, Nining Elitos dari atas mobil komando usai menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.
“Negara Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Amin gagal menyejahterakan rakyat. Hal ini terbukti negara gagap dalam menghadapi krisis ekonomi dan krisis kesehatan pandemi Covid-19,” ujar Ketua Umum Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) tersebut, seperti dikutip cnnindonesia.
Nining mengatakan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, setidaknya ada 29,4 juta masyarakat menjadi korban PHK selama pandemi Covid-19.
Di sisi lain masyarakat di perdesaan, kata dia, juga sedang berhadapan dengan monopoli tanah yang dilakukan oleh para oligarki. Tak hanya itu, mereka juga dipersoalkan dengan harga pupuk yang kian mahal dan teknologi pertanian yang terbelakang.
Semua itu, menurutnya disebabkan oleh lemahnya kontrol harga dan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Nining mengatakan, kondisi serupa juga tidak jauh berbeda bagi kelompok pelajar.
“Pemerintah gagal menjawab mahalnya biaya pendidikan dan sistem pendidikan yang terbelakang dan anti ilmiah dan tidak demokratis,” tuturnya.
Pelbagai kondisi itu disebut membuat kehidupan rakyat semakin merosot dan ketimpangan ekonomi menjadi semakin lebar.
Kendati demikian, alih-alih memberikan subsidi terhadap rakyat, pemerintah justru menaikkan harga-harga bahan pokok tanpa mempertimbangkan kesanggupan rakyat.
“Seperti harga minyak goreng, BBM, PDAM, Listrik, Pupuk, Tol dan PPN yang meninggi. Artinya beban krisis ekonomi dan kesehatan diletakkan kepada rakyat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengultimatum agar pemerintah dan DPR agar menjalankan dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Jika tidak, maka menurutnya jangan salahkan jika rakyat kembali turun ke jalan.
“Kalau DPR hanya formalitas jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahlan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius kita ingatkan agar hati-hati,” ancamnya.
Nining Elitos menjelaskan, ada sejumlah hal yang pihaknya sampaikan dalam pertemuan dengan wakil rakyat di DPR. Misalnya, revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) terkait Omnibus Law, kenaikan BBM dan sembako yang naik.
“Di mana dengan berbagai macam kenaikan ini berimbas, berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat, kami sebagai kaum buruh tentu punya pengaruh dengan berbagai macam kenaikan itu,” kata Nining kepada awak media usai pertemuan dengan pimpinan DPR RI.
Dia menyebut, kenaikan harga bahan pangan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama penurunan daya beli. Ia terutama kecewa, sejumlah kenaikan harga bahan pokok itu terjadi setelah pandemi.
Dalam pertemuan itu, Nining meminta agar kondisi tersebut menjadi perhatian DPR.
“Semakin lemahnya daya beli masyarakat, sehingga kami menyampaikan agar pimpinan DPR termasuk yang ada di wakil rakyat di DPR harus menjadi perhatian serius karena penderitaan rakyat dengan berbagai macam regulasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, satu dari dua pimpinan DPR yang menerima perwakilan buruh dan mahasiswa menjamin bakal menerima aspirasi buruh dan akan disampaikan kepada pemerintah.
Dalam pertemuan, Dasco juga mengaku bakal menyerap aspirasi buruh terkait proses pembahasan UU Omnibus Law, yang prosesnya kini baru selesai pengesahan UU PPP di DPR. web
