JAKARTA – Ekonom Core Indonesia Muhammad Ishak menduga 75 persen masyarakat miskin tidak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Dalam acara Core Quarterly Review 2022: Mengadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi, Ishak menjelaskan selama masa pandemi covid-19, pemerintah telah menggelontorkan anggaran dari APBN untuk bansos kepada masyarakat.
Bansos yang dimaksud, yaitu kartu keluarga sejahtera, bantuan pangan non tunai, dan program keluarga harapan (PKH). “Bantuan pemerintah ini cukup masif. Ini sangat membantu masyarakat kelas menengah bawah,” kata Ishak.
Namun distribusi bantuan-bantuan tersebut hingga saat ini masih di bawah 25 persen. “Lapisan paling bawah, masyarakat miskin yang menerima bantuan pemerintah tidak sampai 25 persen. Artinya, sisanya yang 75 persen ini tidak dapat bantuan,” terang Ishak.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan dari program-program bantuan tersebut. Selain itu, pembenahan data masyarakat miskin juga harus segera dilakukan pemerintah.
“Ada beberapa kelompok masyarakat menengah atas masih dapat bantuan dari pemerintah. Ini karna sistem pendataan dan penyaluran yang tidak efektif,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ishak juga menyinggung soal tingkat konsumsi masyarakat yang belum pulih ke level pra pandemi. Apalagi, upah riil relatif stagnan pada kelompok bawah, sehingga jika harga pangan terus naik, seperti minyak goreng, maka kesejahteraan masyarakat bakal turun.
“70 persen konsumsi penduduk miskin itu makanan, kalau pangan mengalami inflasi, dan pendapatan mereka stagnan, maka otomatis kesejahteraan mereka akan turun,” jelasnya.
Karenanya, ia menegaskan pemerintah perlu berpikir ulang agar tidak menaikkan harga-harga khususnya komoditas yang harganya bisa diatur oleh pemerintah, seperti tarif dasar listrik, dan pertalite.
“Kondisi masyarakat yg masih recovery (sedang pulih) jangan sampai dihantam oleh kebijakan kenaikan harga. Dampaknya kemampuan kelas menengah ke bawah untuk beli makanan akan terus menurun,” tandasnya. cnn/mb06
