Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR masih mempelajari dan mengecek laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Masinton dilaporkan terkait ucapannya yang menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai “brutus Istana”.
“Laporannya kemarin saya cek sudah masuk, tapi saat ini tim sekretariat MKD dan tenaga ahli sedang memverifikasi laporan tersebut untuk memastikan apakah menenuhi syarat formil atau tidak,” kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Habiburokhman mengatakan, jika syarat formil laporan tidak terpenuhi, MKD akan memberikan waktu 14 hari kepada pelapor untuk memperbaiki laporan. Ia menegaskan, MKD tidak akan menindaklanjuti laporan jika tidak memenuhi syarat formil.
“Dalam waktu 14 hari kalau tidak melengkapi jadi tidak ditindaklanjuti. Kalau dilengkapi dalam waktu 14 hari syarat formil maka kami akan mengadakan rapat pleno MKD akan membahas,” ujarnya.
Waketum Partai Gerindra itu pun mengatakan, pihaknya akan melihat kedudukan hukum atau legal standing pelapor Masinton dalam rapat pleno.
Selain itu, MKD akan meninjau dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan ke MKD apakah terjadi dalam kapasitas Masinton sebagai anggota DPR atau tidak, dampak yang ditimbulkan dari dugaan pelanggaran etik tersebut, hingga upaya mediasi yang telah dilakukan.
“Kita tidak bisa memberikan lebih jauh penanganan perkara. Kami kan hakimnya pengadilnya jadi jangan ditanyakan nanti, kalau terbukti bersalah akan apa enggak boleh. Kami enggak boleh menjawab sedalam itu. Kami hanya boleh menjawab informasi yang umum,” tuturnya.
Masinton dilaporkan ke MKD oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB) pada Senin (18/4). Koordinator RIB, Lisman Hasibuan menilai pernyataan Masinton atas Luhut tak beretika.
Adapun Masinton menyatakan Luhut sebagai “brutus Istana” yang hendak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, Jokowi benar karena telah meluruskan sikap anak buahnya secara kesatria. Dia pun meminta Luhut juga menunjukkan sikap ksatria dengan mengundurkan diri dari pemerintahan
Saat diwawancara, Masinton enggan merespons pihak yang melaporkannya itu. Apalagi, laporan tersebut bukan dilakukan oleh Luhut secara langsung.
“Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/4).
Masinton mengatakan, dirinya bakal lebih mengapresiasi jika laporan ke MKD dilayangkan secara langsung oleh Luhut, terutama jika dalam laporannya turut menyertakan big data yang sempat disebut-sebut Luhut.web
