JAKARTA – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mendesak pemerintah untuk membangun pusat data pangan terpusat. Wakil Sekretaris Jenderal Ikappi Bidang Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar Achmad Choirul Furqon mengatakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa menjadi lembaga pemerintah yang menertibkan tumpang tindih data antarkementerian dan lembaga yang menangani sektor pangan.
“Kami berharap Bapanas sebagai lembaga baru yang berkoordinasi dengan presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional,” kata Furqon.
Ikappi menilai, dengan data pasokan pangan yang terpusat pada satu lembaga, pemerintah akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan. Ikappi juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan menjelang Idul Fitri. Dia meyakini, masih akan ada kenaikan permintaan yang berimbas pada naiknya harga bahan pokok.
Furqon menuturkan, fase pertama kenaikan harga pangan telah terlewati pada awal Ramadhan. Menurut dia, tiga hari jelang Lebaran, harga akan kembali melonjak.
“Saat ini sedang memasuki fase dingin harga pangan. Namun, jangan dilupakan, menjelang Idul Fitri masyarakat memiliki kecenderungan mempersiapkan berbagai macam hidangan. Hal ini menjadikan munculnya permintaan yang tinggi dan lonjakan harga akan terjadi,” katanya.
Penguatan kualitas data pangan akan mendukung arah kebijakan Bapanas ke depan. Lembaga yang dibentuk pada tahun lalu itu akan fokus pada penguatan cadangan pangan pemerintah dan stok pangan nasional. Penguatan cadangan stok dilakukan lewat operator kebijakan, yakni Perum Bulog dan holding BUMN pangan ID Food.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Risfaheri mengatakan, Bulog akan difokuskan untuk menyimpan cadangan komoditas padi, jagung, dan kedelai sesuai amanat Perpres Nomor 48 Tahun 2016. Sistem penganggaran dalam pengadaan akan menggunakan APBN.
Untuk komoditas lannya, seperti gula konsumsi, bawang, cabai, telur, dan daging ayam, serta daging ruminansia penguasaan stok pemerintah dilakukan dengan cara bisnis komersial dan dijalankan oleh ID Food. Berbeda dengan Bulog, penganggaran di ID Food akan menggunakan pembiayaan perbankan komersial.
“Kalau stok cukup, pemerintah bisa lebih mudah melakukan langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga,” kata Risfaheri.
Risfaheri mengatakan, keputusan-keputusan penyaluran dan pelepasan stok nantinya akan ada di tangan Bapanas. Dengan instruksi yang terpusat, diharapkan ke depan peran Bulog ataupun ID Food bisa lebih lincah dan efektif dalam menjaga stabilisasi harga pangan nasional. Ia menyampaikan, upaya pemenuhan cadangan pangan juga akan memprioritaskan pasokan dari petani dalam negeri.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, Bapanas harus mampu membuat kebijakan terintegrasi karena sebelumnya urusan pangan diurus oleh 18 kementerian dan lembaga. Bapanas harus mampu mengintegrasikan kebijakan pangan supaya tidak terpilah-pilah sekaligus menghilangkan bias sektoral.
Selain itu, menurut Khudori, sektor pangan sebagai pendorong ekonomi perdesaan juga harus dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan petani. rep/mb06
