• Latest
  • Trending
Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK Rp1.000

Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK Rp1.000

13 April 2022
D:\2023\September 2023\22 September 2023\7\7\Foto hal Ekonomi ( 22 september )\NO 1 (lapsus).jpg

Infrastruktur dan Peningkatan SDM Seirama

21 September 2023
C:\Users\Desain 01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\NO A (Hal 6).jpeg

Dewan dan Pemko Sinergi Dalam Mewujudkan Visi Misi Baiman

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\9\9\9\master.jpg

Drama Tujuh Gol Warnai Kemenangan Bayern Muenchen Atas Manchester United

21 September 2023
Gedung Baru DPRD Banjarmasin Diresmikan

Gedung Baru DPRD Banjarmasin Diresmikan

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\9\9\9\arsenal.jpg

Arsenal Hajar PSV Eindhoven 4-0

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\9\9\9\timnas.jpg

Timnas Indonesia U-24 Kalah 0-1 dari Taiwan

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\9\9\9\Untitled-1.jpg

Timnas Voli Indonesia Menang Tiga Set Atas Afganistan

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\8\8\8\pemilu.jpg

Pemilu Harus Menyenangkan Hati Rakyat

21 September 2023
Kebakaran di Baharu Hanguskan Satu Rumah

Remaja Hebat, Taat Syariat

21 September 2023
Heru Imbau Masyarakat Jangan Golput

Heru Imbau Masyarakat Jangan Golput

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\11\Halaman 1-11 Jumat\7 manfaat.jpg

7 Manfaat Daun Bidara untuk Kesehatan dan Efek Sampingnya

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\11\Halaman 1-11 Jumat\jangan.jpg

Jangan Diurut! Dokter Ungkap Nyeri Seperti Ini Bisa Jadi Gejala Kanker Tulang

21 September 2023
Kamis, September 21, 2023
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK Rp1.000

by matabanua
13 April 2022
in Headlines
0
KTP elektronik atau e-KTP digital.

Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut aturan akan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan.

Biaya juga akan dikenakan jika suatu lembaga mengakses unsur data kependudukan lain. Detail biaya sedang dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP).

Artikel Lainnya

GNPR: Proyek Rempang Bentuk Nyata Pelanggaran HAM

GNPR: Proyek Rempang Bentuk Nyata Pelanggaran HAM

20 September 2023
KontraS Sebut Polisi Tembak Gas Air Mata ke Sekolah

KontraS Sebut Polisi Tembak Gas Air Mata ke Sekolah

20 September 2023
Load More

“Sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000 per akses NIK,” kata Zudan melalui pesan singkat, Rabu (13/4).

Zudan mengatakan selama ini biaya akses digratiskan. Pemerintah yang menanggung semua beban biaya itu lewat anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Selanjutnya, biaya akses akan diterapkan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan. Selama ini, server data kependudukan belum pernah diperbaiki karena tak ada anggaran.

Zudan menyampaikan bahwa perangkat keras server data kependudukan sudah berusia sepuluh tahun dan sudah tidak punya garansi. Suku cadang perangkat keras itu pun sudah tak ada di pasaran.

“Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih,” tuturnya.

Sebelumnya, Zudan mengungkap server data kependudukan tak pernah diperbarui karena tak ada anggaran. Kemendagri sudah empat kali mengajukan anggaran, tetapi selalu ditolak Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyoroti hal itu. Dia khawatir hal itu berdampak pada keamanan data penduduk Indonesia.

“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).web

Tags: akses nomor indukBiaya Akses NIKDirjen Kependudukane-KTP digitalKTP ElektronikZudan Arif Fakrulloh
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Recent News

D:\2023\September 2023\22 September 2023\7\7\Foto hal Ekonomi ( 22 september )\NO 1 (lapsus).jpg

Infrastruktur dan Peningkatan SDM Seirama

21 September 2023
C:\Users\Desain 01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\NO A (Hal 6).jpeg

Dewan dan Pemko Sinergi Dalam Mewujudkan Visi Misi Baiman

21 September 2023
D:\2023\September 2023\22 September 2023\9\9\9\master.jpg

Drama Tujuh Gol Warnai Kemenangan Bayern Muenchen Atas Manchester United

21 September 2023

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA