JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng karena tidak membela masyarakat miskin. BLT minyak goreng juga dinilai tidak menyelesaikan masalah tingginya harga dan kelangkaan komoditas tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan dan diberikan langsung untuk 3 bulan yakni sebesar Rp300 ribu itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat termasuk buruh.
Sebab, menurutnya yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah subsidi untuk minyak goreng kemasan, bukan hanya pada minyak goreng curah. “Dari awal KSPI sudah menyampaikan menolak subsidi diberikan dalam minyak curah dan BLT,” ujarnya dalam konferensi pers.
Said menuturkan dengan diberlakukannya subsidi pada minyak goreng curah, banyak disalahgunakan oleh oknum. Banyak oknum yang mengoplos minyak goreng curah ataupun menyulapnya menjadi minyak kemasan sehingga harga jualnya naik.
Di sisi lain, minyak curah juga memiliki kadar kesehatan yang relatif rendah. “Oleh karena itu kami meminta selain menyubsidi di minyak goreng curah, juga untuk minyak goreng kemasan, rakyat enggak perlu BLT, yang dibutuhkan harga minyak goreng yang turun,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan BLT minyak goreng untuk 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.
Besaran BLT tersebut mencapai Rp100 ribu per bulan yang akan diberikan sekaligus Rp300 ribu kepada penerima pada April 2022. “Ini untuk ringankan beban masyarakat,” katanya dalam jumpa pers.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300 ribu yang digelontorkan pemerintah pusat untuk 20,5 juta keluarga di Indonesia diminta tidak salah sasaran. Program senilai Rp 6,9 triliun ini dinilai tidak menyelesaikan masalah minyak goreng yang mahal dan langka.
Sementara itu, Anggota DPR RI daerah pemilihan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Muhammad Farhan mengatakan diperlukan kategori khusus daftar penerima BLT minyak goreng. Sebab kelangkaan minyak goreng dan harga yang mahal sangat berdampak kepada warga tidak mampu.
“BLT ini program bantuan sementara mengatasi kondisi darurat untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Di tengah proses penyaluran BLT minyak goreng, Farhan menegaskan pemerintah harus mengatasi kelangkaan minyak goreng secara signifikan dari ketersediaan bahan baku hingga pasar. Sebab sangat berdampak kepada masyarakat.
“Kelangkaan dengan lonjakan harga minyak goreng penyelesaiannya jelas bukan dengan cara membagikan BLT,” ungkapnya. Ia meminta pemerintah harus mengubah tata kelola bahan baku minyak goreng.
“Masalah minyak goreng harus diselesaikan melalui pembenahan mendasar terhadap tata kelola dan tata niaga minyak goreng dalam negeri agar kasus kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi tidak terulang,” katanya. cnn/mb06
