BPK Nilai Kalsel Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kalimantan Selatan dinilai berhasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal itu terlihat dari beberapa bidang pembangunan terutama upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan data statistik pencapaiannya di atas rata rata nasional.
Menurut Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Prof Harry Azhar Aziz, selama tahun 2019, ada empat indikator kesejahteraan yang meningkat di Kalsel yaitu tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio dan pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Harry Azhar Azis saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara virtual, Kamis (18/6).
“Berdasarkan data BPS tahun 2019 beberapa indikator kesejahteraan meningkat diantaranya pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 5,68 persen. Ini menunjukan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 2,9 persen,” katanya.
Lebih lanjut, Harry menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 di Kalsel sebesar 4,31 persen jauh lebih baik di rata rata nasional 5,28 persen.
Tingkat kemiskinan tahun 2019 mencapai 4,55 persen ini juga jauh lebih baik dari rata-rata nasional 9,22 persen, angka gini ratio 0,334 lebih baik dibanding nasional 0,380. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,72 ini masih menunjukan angka yang masih rendah dibanding nasional 71,92.
Sedangkan inflasi di Kalsel pada April tahun 2020 mencapai 1,49 persen jauh lebih baik dibanding nasional 2,60. Kondisi tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi di Kalsel memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. “Kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat atas capaian pembangunan daerah. Paman Birin berharap kebersamaan dan sinergi terus dikembangkan dan dipupuk untuk mencapai Kalsel mapan dan sejahtera.
Salah satu upaya kerja keras tetrsebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk ketujuh kali berturut turut sejak 2012.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kembali merekomendasikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2019.
Penyerahan LHP diserahkan secara virtual Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar Azis kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor secara virtual, di Ruang Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (18/6).
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Prof Harry Azhar Azis mengaku bersyukur karena telah merampungkan pemeriksaan selama dua bulan dalam kondisi pandemi dan dapat diserahkan hasilnya kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel.
Perolehan opini WTP berdasarkan penilaian profesional tim auditor, antara lain penyajian/penyusunan LKPD Kalsel berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.
“Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Menurutnya, opini ini merupakan yang ketujuh kalinya berturut turut diraih Pemprov Kalsel. Dia menjelaskan predikat WTP sudah diterima Pemprov Kalsel sejak tahun 2013.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengaku bersyukur atas perolehan WTP juga mengajak jajarannya agar mempertahankan opini tersebut.
Orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel itu bertekad memperbaiki kinerja jajaranya serta akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap LKPD 2019.
Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada jajarannya atas sinergitas dan kerja keras dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Gubernur Kalsel juga secara khusus mengucapkan terima kasih atas pembinaan terukur lembaga pengawas eksternal pemerintah itu kepada satuan perangkat kerja daerah di institusi pemda di Kalsel. tim/ani
Mentan: Presiden Akui Pertanian Kalsel
Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kalimantan Selatan, terkait kegiatan optimalisasi lahan rawa, Jumat (15/5) petang. Mentan mengunjungi beberapa lokasi pertanian di Kalsel, pada Sabtu (16/5) pagi.
Mentan didampingi Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani AS dan jajaran serta Muspida dan SKPD di lingkup Pemprov Kalsel. Lokasi pertama yang dikunjungi lahan pertanian di Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola.
Saat berkunjung ke Mandastana, Syahrul mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Joklowi) sayang dengan Gubernur Kalsel yang dinilai telah berhasil memajukan sektor pertanian di daerah ini. “Saya diperintahkan untuk lebih konsentrasi membantu Kalsel,” ujar mantan Gubernur Sulsel tersebut.
Mentan secara simbolis juga menyerahkan bantuan satu mesin Combine Harvester padi kepada Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala.
Setelah di Batola, Mentan RI juga melakukan peninjauan kegiatan optimalisasi lahan rawa di Handil Barabai, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
Di lokasi itu, Mentan secara simbolis juga menyerahkan satu mesin Combine Harvester padi kepada Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar yang diterimakan Sekda Banjar, Mohammad Hilman.
Usai berkunjung ke dua desa, Mentan juga menyempatkan berkunjung ke Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengungkapkan bangga dan apresiasinya atas kunjungan Mentan RI ke Kalimantan Selatan.
Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) itu mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dalam mendorong dan memajukan pertanian di Kalsel.
“Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada pemerintah pusat atas perhatian luar bisa dalam memajukan pertanian di Kalsel,” ucap Paman Birin.
Dikatakannya, lahan pertanian di Kalsel harus dioptimalkan agar petaninya bisa lebih sejahtera dan dapat memenuhi keperluan beras masyarakat Kalsel.
“Saya kira yang namanya padi ataupun beras merupakan konsumsi utama masyarakat Indonesia. Jika semua lahan pertanian dioptimalkan, diharapkan mampu memenuhi keperluan beras masyarakat Kalsel atau bahkan mengeskpornya keluar,” ujarnya.
Paman Birin mengatakan, kemajuan pembangunan pertanian di Kasel tidak lepas dari kerja keras masyarakat petani dalam memanfaatkan lahan rawa. Faktor lain keberhasilan pertanian juga terjalinnya koloborasi antar-instansi pertanian di tingkat pusat dan daerah.
Apresiasi terhadap perhatian Gubernur Kalsel di sektor pertanian juga disampaikan Direktur Irigasi Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan RI, Rahmanto saat melakukan panen perdana padi dari hasil program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Desa Selat Makmur, Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Kamis (12/3).
Menurut Rahmanto, keberhasilan itu tentu dorongan kuat kepala daerah melalui regulasi terukur di bidang pertanian. Terlebih di Kalsel telah ada Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu, dilengkapi dengan mesin penggiling padi, diharapkan kesejahteraan petani makin meningkat. tim/ani
Bangkitkan Kembali Ekonomi Kalsel Paman Birin: Bantu UMKM di Banua
Ketika kondisi daerah dilanda pandemi virus corona selama berbulan-bulan, membuat perekonomian Banua terpuruk, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan melaporkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau minus 2,61 persen dibandingkan dengan triwulan II-2019 (y-on-y).
Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, terpuruknya perekonomian Kalsel pada triwulan II-2020 dipengaruhi oleh Covid-19 yang mewabah di dunia.
“Belum teratasinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian secara global, bukan hanya Kalsel,” katanya melalui channel Youtube BPS Kalsel, belum lama tadi.
Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Awang Pramila pada BPS Kalsel menyatakan, dari data mereka sejak 10 tahun terakhir baru tahun ini pertumbuhan ekonomi Kalsel y-on-y terjadi kontraksi atau tumbuh negatif.
Dia memprediksi, kalau pandemi masih berlangsung lama, maka kontraksi kemungkinan akan tetap terjadi pada kuartal selanjutnya. “Kecuali permintaan komoditas unggulan Kalsel ke negara tujuan eksportir kembali normal, mungkin ekonomi Kalsel masih bisa tumbuh,” katanya.
Menurutnya, secara umum pemerintah dan masyarakat telah berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengurangi kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
“Selama itu tidak dipatuhi maka penyebaran akan meluas, sehingga anggaran yang pada awalnya untuk menggerakkan ekonomi menjadi tertunda karena fokus untuk mencegah maupun membiayai kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Command Center, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menginstruksikan kepada segenap satuan kerja perangkat daerah dan seluruh stakeholder untuk menyusun rencana dan program yang memfokuskan pada kegiatan percepatan penanganan pandemi Covid-19.
“Rencanakan program dan kegiatan yang mampu mempercepat penanganan serta pemulihan pasca pandemi Covid-19. Baik pemulihan secara ekonomi, sosial maupun kesehatan,” ucapnya.
Paman Birin menilai, dampak pandemi sangat luas, sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan. “Sektor UMKM ikut terpuruk, munculnya permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Untuk itu, tegas Paman Birin, semua lapisan harus berupaya maksimal untuk memulihkan kondisi dampak pandemi ini. “Kita harus bangkit, kita bantu perusahaan serta UMKM agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan, kita dorong para pemilik modal untuk berinvetasi di Kalsel sehingga perekonomian di daerah bisa tumbuh dan kembali stabil,” serunya.
Tak lupa, Paman Birin juga mengingatkan kepada seluruh bupati dan walikota serta seluruh kepala SKPD agar perencanaan pembangunan disusun secara terpadu, terintegrasi dan selaras antara pembangunan nasional dan daerah.
“Tetapkanlah sekala prioritas, optimalkan kebijakan money follow program, isu lainya yang kami serap langsung dari rakyat saat turun ke desa-desa maupun hasil reses anggota DPRD mesti kita kolaborasikan dalam program dan kegiatan di masing-masing sektor pembangunan,” pungkasnya. tim/ani
Paman Birin-Rudy Berhasil Tekan Angka Kemiskinan
Pencapaian pembangunan di Kalimantan Selatan pada masa kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor dan Wagug H Rudy Resnawan terus memperlihatkan peningkatan signifikan khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat.
“Diantara keberhasilan pembangunan yang bisa dicapai adalah berkurangnya angka pengangguran, dimana pengangguran tahun 2019 sudah berada diangka 4,31 persen,” ungkap Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Gedung DPRD Kalsel, pada saat Rapat Paripurna menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun anggaran 2019, belum lama tadi.
Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran terbuka Kalsel pada tahun 2018 tercatat 4,50 persen, sehingga bila dibandingkan tingkat pengangguran tahun 2019, berkurang sebanyak 19 persen. Pencapaian signifikan juga tampak pada angka kemiskinan di banua yang terus menurun.
Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan sebanyak 4,54 persen, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,47 persen. “Angka kemiskinan di daerah kita, jauh berada di bawah rata-rata nasional,” kata Paman Birin. Pencapaian tersebut tak akan terwujud tanpa adanya sinergi dan kebersamaan dari seluruh stakeholder maupun DPRD Kalsel.
“Pencapaian yang telah diraih pada tahun anggaran 2019, berkat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan semua pihak, khususnya dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kita meraih beberapa keberhasilan dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Paman Birin.
Paman Birin berharap kebersamaan dan sinergi terus dikembangkan dan dipupuk untuk mencapai Kalsel mapan dan sejahtera. “Mari bergerak bersama untuk mencapai Banua mapan dan rakyatnya sejahtera,” pungkas Paman Birin. tim/ani
IPM Meningkat, Terus Bergerak Bersama
Dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 digelar secara virtual, Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengungkapkan indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun terus meningkat.
Musrenbang RKPD Kalsel 2021 tersebut mengangkat tema “Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara”.
Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor dan Wakilnya Rudy Resnawan telah berhasil mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun terus meningkat dan telah mencapai angka 70,72. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga terus membaik dengan nilai 62,06. “Mudah-mudahan pada tahun 2021 nanti pembangunan di Banua kita lebih berkembang dan lebih maju lagi,” tandasnya.
Keberhasilan peningkatan IPM itu, kata Paman Birin (sapaan akrabnya), tak lepas pula dari keberhasilan Pemprov Kalsel dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Angka kemiskinan di daerah kita, jauh berada di bawah rata-rata nasional,” kata Paman Birin seraya mengatakan peningkatan IPM Kalsel itu tak akan terwujud tanpa adanya sinergi dan kebersamaan dari seluruh stakeholder maupun DPRD Kalsel.
Paman Birin berharap kebersamaan dan sinergi terus dikembangkan dan dipupuk untuk mencapai Kalsel mapan dan sejahtera. “Terus bergerak bersama untuk mencapai Banua mapan dan rakyatnya sejahtera,” tandasnya. tim/ani