BANJARMASIN– Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (SOSPER) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah disalah satu rumah makan di banjarmasin,Jumat (22/5).
Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi persoalan mendasar yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah.
“Perda ini sejatinya sudah memberikan landasan yang jelas, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah. Namun implementasinya di lapangan masih belum optimal karena minimnya komitmen dan konsistensi dari para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada meningkatnya volume sampah di kawasan perkotaan.“““Perlu perubahan paradigma menuju pengelolaan yang berbasis pengurangan dari sumbernya, Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama,” pungkasnya.
Ilham Nor turut mengundang perwakilan SPPI sebagai pengelola Dapur MBG di Banjarmasin. Ia berharap kehadiran pihak tersebut dapat membuka ruang kolaborasi dalam pengelolaan limbah dapur.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Direktur PT Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah (Perumda PAL), Endani, yang menjelaskan bahwa pengelolaan air limbah di Banjarmasin masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti layanan pengelolaan limbah domestik masih belum menjangkau seluruh wilayah kota, sehingga sebagian masyarakat masih mengandalkan sistem pembuangan tradisional.
Senada dengan hal tersebut, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Naniek Muhariyani, bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan regulasi teknis di lapangan.
“Kami sepakat bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat serta dukungan kebijakan yang konsisten agar pengelolaan sampah dan limbah di Banjarmasin bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. rds
