JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Ada tujuh perintah dalam telegram itu. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis dan pusat perekonomian.
Patroli tersebut mencakup bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor perusahaan listrik negara dan lain-lain.
Kedua, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Ketiga, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta memerintahkan atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), serta menyiapkan rencana evakuasi apabila diperlukan.
BAIS diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Keempat, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusifitas DKI Jakarta.
Kelima, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan adanya kelompok yang memanfaatkan situasi di Timur Tengah untuk membuat situasi dalam negeri tidak kondusif.
Keenam, Badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Ketujuh, setiap perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan instruksi Panglima TNI itu.
Ia mengatakan sesuai amanat UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
Ia menjelaskan TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.
“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin,” kata Aulia saat dihubungi, Minggu (8/3), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Sementara, Komisi XIII DPR RI mendorong pemerintah mempercepat program kemandirian energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Anggota Komisi XIII DPR, Bias Layar, menilai eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
Ia menegaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah maupun BBM dari kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah berkonflik, berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Ketegangan di sekitar jalur energi global seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak dunia, dapat memicu lonjakan harga energi secara drastis,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (7/3), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
“Jika konflik global semakin meluas, harga minyak dunia bahkan berpotensi menembus di atas angka US$100 per barel,” kata Bias lagi.
Bias mengatakan, kondisi itu sangat mungkin memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari meningkatnya inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga tekanan berat terhadap struktur APBN.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar segera mengambil langkah strategis dengan mengurangi ketergantungan impor minyak dari kawasan Timur Tengah dan memperluas kerja sama energi dengan negara lain di kawasan Amerika, Afrika, maupun Asia Pasifik.
Selain itu, Bias menilai Kementerian ESDM sudah harus mendorong Pertamina untuk mempercepat target produksi minyak nasional hingga 1 juta barel per hari.
“Langkah ini harus diiringi pembangunan infrastruktur energi, peningkatan kapasitas penyimpanan cadangan BBM nasional, serta dukungan kebijakan fiskal yang memadai,” tuturnya.
Kenaikan harga energi dipicu oleh konflik yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Ketegangan tersebut juga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Jika konflik berlanjut, sejumlah negara produsen energi memperkirakan harga minyak dapat melonjak lebih tinggi. web
