BANJARMASIN – Lembaga Studi Visi Nusantara ( LS Vinus) melakukan survei kinerja kepuasan publik 1 tahun kepemimpinan H Muhammad Yamin HR dan Hj Ananda sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.
Survei diambil dari 11-18 Februari 2026 dengan metode wawancara lapangan dari 400 responden menggunakan teknik Random di lima kecamatan Kota Banjarmasin. Hasilnya menunjukkan respons kurang puas pada empat sektor.
Pertama, sektor kesehatan menunjukkan kriteria kurang puas di angka 36,25%. Sisanya menjawab 19% sangat puas, 32,25% cukup puas, 12,25% tidak puas, dan 0% tidak menjawab.
Kedua, sektor keamanan yang menunjukkan kriteria kurang puas di angka 45%. Sisanya menjawab 6% sangat puas, 40% cukup puas, 7,75% tidak puas, dan 1,25% tidak menjawab.
Ketiga, penegakan hukum yang menunjukkan kriteria kurang puas mencapai 50%. Sisanya memilih 16,5% sangat puas, 45,5% cukup puas, 12,25% tidak puas, dan 5,75% tidak menjawab.
Terakhir, sektor tata kelola lingkungan yang menunjukkan kriteria kurang puas sebanyak 47,5%. Sisanya menjawab 5,5% sangat puas, 35,5% cukup puas, 6,25% tidak puas, dan 5,25% tidak menjawab.
Koordinator Nasional LS Vinus, Muhamad Arifin menjelaskan penilaian kurang puas dari masyarakat dari kesehatan, dimana masyarakat menilai layanan kesehatan di Kota Banjarmasin masih kurang prima.
“Seperti antrian yang panjang dan nomor antri belum digitalisasi. Kemudian di rumah sakit milik pemerintah juga dinilai dokter-dokternya suka memilih-milih. Hal ini beberapa alasan yang menjadi masyarakat kurang puas,” jelas Arifin, Jumat (20/2/2026).
Saat itu sempat adanya pengurangan Penerima Iuran Bantuan (PBI) BPJS Kesehatan yang membuat masyarakat kecewa dan berdampak pada hasil survei.
Kemudian penilaian kurang puas tertinggi terjadi pada keamanan kota. Contohnya adanya kasus kenakalan remaja, seperti gaster, tawuran, begal dan lainnya yang membuat masyarakat merasa tidak aman. ” Penegakan hukum pelaku begal juga dianggap masyarakat lemah untuk kasus seperti begal yang biasanya dikurung sehari,” tuturnya.
Selanjutnya, penegakan hukum disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin yang tersandung beberapa kasus kontroversi pada tahun 2025 lalu. Namun sanksi yang dijatuhkan dianggap tidak tegas.
Yang dominan juga keluhan terhadap penanganan sampah karena masih banyak dijumpai sampah yang menumpuk di TPS maupun TPS liar hingga saat ini.
Ditambah dengan kabar alat pengolahan sampah Recycle Center (BRC) yang berada di Komplek Pergudangan 88 Bumi Basirih yang rusak dan tak beroperasional.
“Secara tidak langsung ini merugikan masyarakat, karena uang yang digunakan untuk berbagai inovasi pengelola sampah sia-sia. Contohnya sewa gedung BRC itu pasti besar tapi nyatanya tidak beroperasi,” jelasnya.
Selain keluhan, survei masyarakat juga mengungkapkan puas terhadap kepemimpinan Yamin-Ananda antara lain transportasi sangat puas di angka 70%, sektor pelayanan publik 85,25%, tata kelola pemerintahan 78%, serta infrastruktur 71,25%.
“Tentunya hal ini meningkatkan bagaimana kualitas infrastruktur dengan pengawasan masyarakat langsung. Jadi ketika ada laporan pemerintah langsung segera bergerak menyelesaikan permasalahan itu,” jelasnya.
Dengan hasil survei ini, masyarakat berharap survei ini menjadi acuan Yamin – Ananda untuk mengevaluasi segera kinerja mereka beserta jajaran agar kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka lebih tinggi lagi.
“Secara umum, 40% warga Banjarmasin memandang kondisi Pemko Banjarmasin dengan penilaian baik. Begitu pula kinerja Yamin-Ananda sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang meraih angka baik sebanyak 49,25%,” kata Arifin. via
