AMUNTAI – Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), menjadi tuan Rumah Rapat Koordinasi (Rakor), rencana pengendalian banjir di kawasan Banua Enam di Aula KH Dr Idham Chalid Amuntai.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, Wakil Bupati Balangan, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), serta Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS). Turut hadir Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, serta unsur Forkopimda dari masing-masing kabupaten
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah guna menangani persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Banua Enam.
Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan Banua Enam merupakan isu bersama yang membutuhkan penanganan terintegrasi dan lintas wilayah. Menurutnya, karakteristik geografis dan keterkaitan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu hingga hilir membuat upaya pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan DAS, normalisasi sungai, pembangunan dan penguatan tanggul, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir lainnya. Semua harus terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam paparannya menyampaikan sejumlah rencana teknis, termasuk kajian pengendalian banjir berbasis sungai utama dan anak sungai di kawasan Banua Enam. Ia juga memaparkan rencana program prioritas, seperti normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan kapasitas drainase di titik-titik rawan genangan.
Bupati HSU H Sahrujani menyampaikan, bahwa HSU merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup besar setiap musim hujan, sehingga rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah konkret ke depan. Ia berharap, adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam bentuk program dan penganggaran.
Dalam sesi diskusi, masing-masing kepala daerah menyampaikan kondisi riil di wilayahnya, termasuk titik-titik rawan banjir, dampak terhadap masyarakat, serta kebutuhan prioritas penanganan. Rakor juga membahas pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan program strategis provinsi dan nasional agar pengendalian banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.{[suf/mb03]}
