JAYAPURA– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat penguatan ekonomi serta penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Papua yang dinilai masih menghadapi tantangan pembangunan dan keterbatasan infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Jayapura, Senin, mengatakan kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan tidak dapat ditangani secara parsial, karena melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, sehingga diperlukan wadah koordinasi yang lebih kuat dan memiliki kewenangan luas melalui pembentukan Pansus di Parlemen RI.
“Selama ini penanganan isu perbatasan lebih banyak dilakukan melalui panitia kerja yang ruang lingkup terbatas pada mitra komisi tertentu, sementara persoalan di lapangan menyangkut lintas sektor mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” katanya.
Menurut Rifqinizamy, untuk itu pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh fraksi di DPR RI guna memperoleh kesepahaman politik, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat serta mampu mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan.
“Kehadiran wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai beranda negara, tetapi harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha mikro kecil menengah, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal,” ujarnya.
Dia menjelaskan, selain aspek regulasi pihaknya juga memastikan pembangunan fisik, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan penghubung, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan tetap menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dapat tumbuh lebih cepat, merata, dan berdaya saing dalam jangka panjang.
“Pada Rabu (4/2) kami sudah melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Skouw, Kota Jayapura, Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tempat tersebut,” katanya lagi.
Dia menambahkan dan hasil dari kunjungan tersebut memang diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan di Papua karena perekonomian di wilayah tersebut sangat memberikan dampak bagi warga setempat. ant/rds
