SERANG – Pemerintah pusat memberi pesan khusus bagi seluruh insan pers di Indonesia saat puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Senin (9/2).
Hal itu disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto pada puncak HPN 2026 yang berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) tersebut.
Cak Imin mengatakan yang pertama adalah pers harus menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat, kritis dan produktif.
Kedua, menjunjung tinggi norma dan etika di rumah digital, dengan pemberitaan yang konsisten, bertanggung jawab dan berintegritas.
“Ketiga, pers yang melindungi bukan melukai, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi,” ujar Cak Imin, seperti dikutip CNNIndonesia.com..
Pada kesempatan itu, Cak Imin mengatakan Indonesia telah menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara.
Sekitar 80 persen masyarakat saat ini sudah terhubung ke internet dan berselancar di dunia maya, dengan rata-rata menggunakan medsos sebanyak 3 jam setiap harinya.
Atas dasar itu, dia bilang masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, namun juga akurat, berdasarkan verifikasi yang objektif dari institusi pers.
“Banjir informasi, terutama konten yang tidak berkualitas dapat menurunkan daya nalar masyarakat, yang dengan istilah Jawa Timur, ‘otak bosok’. Dalam situasi inilah pers yang bijak jadi solusi, pers hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan informasi,” kata dia yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cak Imin mengakui bahwa Indonesia membutuhkan pers dan pemberitaan yang bermartabat, objektif dan beretika, agar terus dipercaya publik.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah berjanji untuk memastikan perusahaan media masuk ke dalam rantai ekonomi agar dapat bertahan di tengah disrupsi media dan kebisingan informasi.
“Bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat, bukan hanya kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga tentang keberlanjutan ekosistemnya. Mendapat keadilan ekonomi, bisa mempertahankan konsistensi etika dan terus menjaga kepercayaan publik,” tutur Cak Imin. web
