Oleh: Ummu Aqilla F.M., S. Pd.
Bangsa Palestina hidup dalam bayang-bayang penindasan yang tak berkesudahanselama lebih dari 75 tahun. Agresi demi agresi terus menghantam tanah kelahiran mereka. Hingga April 2025, lebih dari 39.000 nyawa melayang serta 88.000 lainnya terluka akibat kekerasan bersenjata yang dilancarkan Israel sejak Oktober 2023. (kumparan.com, 21/04.2025)
Ditengah penderitaan panjang rakyat Palestina tersebut terutama Muslim Palestina, setiap langkah politik, ekonomi, dan diplomasi yang diambil oleh negara-negara Muslim selalu berada dibawah sorotan nurani publik. Salah satu langkah yang memicu perdebatan adalah bergabungnya sebagian negara dalam Board of Peace (BoP) atau istilah lainnya dikenal dengan istilah “Dewa Perdamaian di Gaza”. Indonesia juga ikut andil dalam BoP ini dan dihadiri langsung oleh bapak Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (22/1/2026)di Davos, Swiss.
Keputusan Indonesia menandatangani keanggotaan Board of Peace (BoP) diklaim pemerintah sebagai langkah diplomatik demi mendukung perdamaian Palestina. Narasi ini terdengar mulia, namun ketika ditelaah lebih dalam, justru memunculkan kegelisahan besar. Sebab, di balik bahasa “perdamaian”, tersimpan kepentingan geopolitik yang berpotensi mengorbankan Muslim Palestina. Maka wajar jika muncul pertanyaan serius, apakah bergabung dengan BoP benar-benar membela Palestina, atau justru mengkhianatinya?
Sebenarnya untuk menjadi anggota tetap BoP tidak datang secara cuma-cuma, namun Indonesia diwajibkan membayar sekitar 1 miliar dolar AS, setara kurang lebih Rp17 triliun. Angka ini sangat besar, terlebih ketika manfaat konkret bagi Palestina sama sekali belum terlihat.
Disisi lain, arah dan keputusan strategis BoP dikendalikan oleh Amerika Serikat, dengan Donald Trump sebagai figur sentral dan pemegang hak veto. Artinya, negara-negara anggota, termasuk Indonesia sebenarnya tidak memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan lembaga tersebut. Keputusan akhir tetap berada di tangan kekuatan besar yang selama ini justru berpihak pada Israel. Beberapa hal ini saja sudah cukup untuk menimbulkan tanda tanya besar, perdamaian versi siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan?
BoP: Perdamaian Palsu untuk Kepentingan AS
BoP sebenarnya bukanlah alat atau media untuk membebaskan Palestina. Sebab pada faktanya Palestina bahkan tidak dilibatkan dalam perumusan agenda. BoP lebih tampak sebagai alat geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat.
Donald Trump secara terbuka memiliki visi untuk menguasai Gaza, mengosongkan wilayah tersebut dari penduduk aslinya, lalu membangun “Gaza Baru” berupa kawasan ekonomi modern berisi gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan internasional, bandara, dan apartemen mewah. Proyek ini bukan tentang perdamaian, melainkan tentang kapitalisasi wilayah Palestina setelah rakyatnya disingkirkan.
Dalam kerangka ini, BoP berfungsi sebagai kendaraan legitimasi. Negara-negara Muslim yang bergabungtermasuk Indonesiaberperan sebagai simbol agar proyek tersebut tampak multilateraldan sah di mata dunia. Padahal, substansinya tetap sama yaitu penghapusan hak rakyat Palestina atas tanah dan masa depannya sendiri.
Lebih jauh, sebenarnya BoP dapat dipahami sebagai alat untuk merealisasikan rencana besar AS atas Gaza, termasuk berbagai poin strategis yang menguntungkan Israel dan sekutunya. Dengan kata lain, BoP bukan hanya gagal membela Palestina, tetapi justru berpotensi menjadi alat penghancuran Palestina secara politik, demografis, dan historis.
Dalam konteks ini, keikutsertaan negeri-negeri Muslim tidak bisa dibaca netral. Ketika penderitaan Muslim Gaza masih berlangsung, bergabung dalam skema yang dikendalikan pihak pendukung penjajahan adalah bentuk pengkhianatan moral dan politik.
Palestina Butuh Pembebasan, Bukan Perdamaian Semu
Dalam pandangan Islam, masalah Palestina bukan konflik biasa yang cukup diselesaikan dengan dialog. Palestina adalah persoalan penjajahan yang nyata. Selama pendudukan masih berlangsung, selama tanah dirampas dan rakyat diusir, maka “perdamaian” yang ditawarkan hanyalah ilusi.
Islam menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama perdamaian. Tanpa keadilan, perdamaian hanya menjadi alat untuk melanggengkan kezaliman. Karena itu, Palestina tidak membutuhkan BoP atau rencana-rencana yang disusun oleh negara adidaya yang sejak awal berpihak pada penjajah. Yang dibutuhkan Palestina adalah penghentian pendudukan dan pemulihan hak-hak dasarnya sebagai bangsa yang merdeka.
Islam juga mengajarkan bahwa umat tidak boleh menjalin kerjasama politik yang menguatkan pihak-pihak yang secara nyata menzalimi kaum Muslim. Ketika sebuah lembaga internasional dikendalikan oleh kekuatan yang mendukung penjajahan dan kekerasan, maka bergabung di dalamnya tanpa sikap korektif yang tegas berarti ikut melegitimasi kezaliman tersebut.
Seharusnya, negeri-negeri Muslim mengambil jalan yang independen dan bermartabat, menyatukan suara politik, menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonomi secara kolektif, serta menolak segala skema yang menjadikan Palestina sebagai korban kompromi global. Solidaritas tidak cukup diucapkan, tapi ia harus diwujudkan dalam pilihan kebijakan yang berpihak.
Menguji Kejujuran Solidaritas
Bergabung dengan BoP bukan sekadar keputusan administratif atau diplomatik. Ia adalah sikap politik yang membawa konsekuensi moral besar. Ketika BoP dikendalikan oleh kekuatan yang ingin menghapus Palestina dari peta sejarah, maka keikutsertaan di dalamnyaadalah bentuk pengkhianatan terhadap Muslim Palestina.
Sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang berbicara tentang perdamaian, tetapi siapa yang berani mewujudkannya. Dan perdamaian hakiki hanya akan terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam kehidupan dalam bingkai sebuah negara.
Wallahu’alam bishshawwab
