Ramadhan, Kemendag Janji Amankan Harga Pangan

JAKARTA – Kementerian Prdagangan (Ke­men­dag) telah menyiapkan serangkaian langkah stra­tegis untuk mengendalikan potensi gejolak har­ga kebutuhan pokok selama Ramadan 2026 agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Kepala Biro Hubungan Mas­ya­rakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan, pe­me­rintah akan mengoptimalkan ber­bagai instrumen stabilisasi har­ga, mulai dari penguatan pasokan hi­ngga penataan tata kelola dis­tri­busi komoditas strategis.

Berita Lainnya

OJK Dorong Kelompok Usaha Bersama Bank Pembangunan Daerah Tingkatkan Kredit UMKM

9 Februari 2026

DPR RI Dorong Pembentukan Pansus Percepatan Ekonomi Perbatasan Papua

9 Februari 2026

Dewi menjelaskan, pihaknya akan mengoptimalkan penyaluran be­ras Stabilitas Pasokan dan Har­ga Pangan (SPHP), me­ni­ng­kat­kan pasokan melalui fasilitasi dis­tri­busi komoditas dari wilayah pro­duksi ke sentra konsumsi, ser­ta memperkuat koordinasi dengan pe­merintah daerah untuk me­mas­ti­kan kecukupan stok di masing-ma­sing wilayah.

“Pemerintah juga akan me­ng­gencarkan pelaksanaan pasar mu­rah sebaai bantalan harga di tin­gkat konsumen,” kata Dewi ke­­pada Bisnis, dikutip.

Selain itu, Kemendag juga men­dorong percepatan realisasi im­portasi untuk komoditas ter­ten­tu yang masih membutuhkan pa­sokan dari luar negeri guna me­nutup potensi kekurangan se­lama periode permintaan tinggi.

Dewi melanjutkan, salah satu fo­kus utama Kemendag adalah pe­ng­uatan tata kelola dan dis­tri­bu­si minyak goreng rakyat Min­yakita.

Menurutnya, regulasi ter­se­but tidak hanya mengatur aspek har­ga, tetapi juga menekankan per­baikan tata kelola distribusi. Dia menuturkan, produsen wajib men­yalurkan minimal 35% dari ke­wajiban pasok domestik (do­mes­tic market obligation/DMO) ke­pada BUMN pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food, yang be­r­­peran sebagai distributor lini per­tama yang langsung men­ya­lur­kan kepada pengecer khu­susnya di pasar rakyat.

“Kebijakan ini bertujuan un­tuk memperpendek rantai pasok, mem­perluas jangkauan distribusi hi­ngga ke pasar rakyat, serta me­mas­tikan harga di tingkat kon­su­men sesuai dengan HET,” je­las­nya. Kemendag juga me­ne­kan­­k­an peran strategis pe­me­rin­tah daerah dalam menjaga sta­bi­li­tas harga. Dewi mengatakan, pi­haknya mendorong pemerintah dae­rah untuk meningkatkan ko­or­dinasi dengan BUMN pangan dan distributor, melakukan mo­ni­toring dan pengawasan rutin, ser­ta memastikan informasi HET terpampang jelas di pasar rakyat. Dia menambahkan, pe­la­por­an perkembangan harga dan dis­tri­busi melalui Sistem Pe­man­tau­an Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) juga diminta dilakukan se­cara konsisten dan akurat.

Selain penguatan distribusi, pe­ngawasan dan penegakan aturan menjadi kunci. Kemendag me­lalui Ditjen Perlindungan Kon­sumen dan Tertib Niaga, ber­sama pemerintah daerah, akan me­nindak tegas pelanggaran tata ke­lola Minyakita.

Kemudian, untuk menjaga da­ya beli masyarakat selama Ra­ma­dan dan Idulfitri, Kemendag tu­rut memperkuat kolaborasi de­ng­an ritel modern, pusat per­be­lan­jaan, dan platform niaga elek­tronik.

Dewi menuturkan, program se­perti Friday Mubarak, Belanja di Indonesia Aja (BINA) Le­bar­an, serta kampanye belanja daring pro­duk lokal diharapkan dapat mem­bantu masyarakat mem­pe­ro­leh kebutuhan sehari-hari dengan har­ga lebih terjangkau sekaligus men­dorong konsumsi produk da­lam negeri. bisn/mb06