BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan banjir melalui Program Penanggulangan Banjir 2026 yang disusun secara terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Program ini dirancang sebagai respons strategis atas meningkatnya risiko banjir yang berdampak luas terhadap masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian daerah.
Program tersebut mencakup penanganan darurat, penguatan sistem data kebencanaan, mitigasi berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang dari hulu hingga hilir
Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan dirancang secara sistematis dan jangka panjang.
Selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bangdhin menyambut positif arah kebijakan tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang mulai menempatkan penanganan banjir sebagai agenda strategis lintas sektor, bukan sekadar penanganan darurat tahunan,” ujarnya HM Syaripuddin atau biasa disapa Bang Dhin di Banjarmasin,Kamis (22/1).
Menurutnya penguatan kesiapsiagaan masyarakat, integrasi data kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus berjalan beriringan dengan penegakan tata ruang dan perlindungan lingkungan.
“Kunci keberhasilan program ini ada pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan anggaran, dan kolaborasi antar daerah,” tegasnya.
Bangdhin berharap program penanggulangan banjir 2026 dapat diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu menurunkan risiko banjir secara signifikan serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan ke depan.rds
