BANJARBARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Alpiya Rakhman menghadiri rapat koordinasi (rakor) persiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Banua, sekaligus pembahasan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di Aula Idham Chalid, Selasa (6/1).
Alpiya menyampaikan, informasi awal terkait rencana kunjungan Presiden RI ke Kalsel pada 12 Januari mendatang hingga kini masih belum dapat dipastikan.
“Setelah kami lakukan kroscek ke pihak panglima dan lainnya, termasuk dari internal saya sendiri, ternyata hingga saat ini belum ada kepastian terkait kunjungan tersebut,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memastikan adanya agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam waktu dekat.
“Yang pasti dalam rapat tadi disampaikan bapak wakil presiden akan datang ke Kalimantan Selatan pada 8 januari, dalam rangka meninjau langsung warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar dan Balangan,” ungkapnya.
Ia pun menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan hasil pemantauan, Kalsel diperkirakan masih akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi dalam dua bulan ke depan.
“Karena itu, evaluasi dan langkah antisipasi terus dilakukan oleh pemerintah provinsi agar penanganan banjir dapat berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
Sementara, Gubernur Kalsel H Muhidin selaku pimpinan rakor menegaskan, terlepas dari kepastian jadwal kunjungan presiden, kesiapan daerah tetap menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan penanganan korban bencana berjalan optimal, termasuk kesiapan logistik dan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Rakor tersebut turut dihadiri Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus beserta jajaran, Kepala BIN Daerah Kalsel Brigjen TNI Nurullah, perwakilan Kementerian Sosial, BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, BMKG, serta sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. rds
