JAKARTA– Penguatan regulasi dan pengawasan retribusi daerah menjadi fokus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang akrab disapa Paman Yani, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Retribusi Daerah yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, M.Pd., di Jakarta,Rabu (24/12).
Menurut Paman Yani, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan retribusi daerah berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari tata kelola retribusi yang baik, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah penghasil menjadi faktor penting dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah.
“DPRD tidak hanya bertugas membentuk regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Paman Yani.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan retribusi daerah. “Dengan koordinasi yang kuat antar-SKPD, potensi retribusi daerah dapat dioptimalkan dan kebocoran penerimaan bisa ditekan,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, khususnya dari sektor retribusi daerah, dengan melibatkan seluruh SKPD dan UPT penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Turut berhadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalsel lainnya, yakni anggota Komisi I Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua Komisi III Achmad Maulana, serta Wakil Ketua Komisi IV H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama jajaran pemerintah daerah.rds
