JAKARTA – Provinsi Aceh kembali berkutat dengan duka. Banjir dan longsor yang dipicu badai siklon pekan lalu meluluhlantakkan kawasan Aceh Tamiang dan dua provinsi lain di Sumatra, menewaskan setidaknya 940 orang.
Melansir Reuters, sebanyak 276 warga masih hilang, menurut data pemerintah yang dirilis Minggu (8/12), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Tak hanya kehilangan rumah dan harta benda, warga kini mulai menghadapi ancaman lain, yakni terpapar penyakit yang kian memburuk di tengah lingkungan yang belum pulih.
Kementerian Kesehatan menyebut kasus diare, demam, dan myalgia meningkat tajam. Penyebabnya sederhana namun fatal, yakni tempat tinggal belum bersih, sumber air tercemar, dan fasilitas kesehatan kolaps.
Di satu-satunya rumah sakit di Aceh Tamiang, kondisi digambarkan bak zona bencana. Peralatan medis terendam lumpur, jarum suntik berserakan di lantai, dan obat-obatan tersapu banjir.
Para tenaga medis bekerja tanpa henti, berjuang menyelamatkan siapa pun yang bisa diselamatkan.
“Para pekerja ini tidak mengenal lelah,” ujar Ayu Wahyuni Putri, yang baru melahirkan beberapa hari sebelum banjir menghantam.
Nurhayati, perawat berusia 42 tahun, mengatakan rumah sakit nyaris tak berfungsi karena kekurangan obat. Tim medis berusaha menyelamatkan ventilator di ruang intensif bayi, namun gagal ketika air naik dan menenggelamkannya.
Seorang bayi meninggal, sementara enam lainnya berhasil diselamatkan.
“Orang mengenal saya sebagai perawat. Ketika saya tak bisa berbuat apa-apa, rasanya hancur sekali,” ucapnya. “Ini bencana luar biasa. Semua hancur.”
Kerusakan jembatan membuat akses menuju wilayah terdampak semakin sulit. Dokter Chik M. Iqbal harus menempuh perjalanan dengan perahu untuk mencapai Aceh Tamiang.
Ia mengatakan ruang gawat darurat, baru bisa beroperasi kembali pada Senin. Kementerian Kesehatan melaporkan 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak di tiga provinsi tersebut. Kondisi ini memperlambat penanganan pasien dan distribusi bantuan medis.
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh pada Minggu dan memerintahkan percepatan perbaikan jembatan serta bendungan. Ia juga meminta pembatalan pinjaman mikro pemerintah untuk petani yang terdampak.
Sementara itu, pejabat daerah di Sumatra mendesak pemerintah pusat menetapkan status darurat nasional guna membuka akses pendanaan tambahan untuk operasi penyelamatan dan pemulihan. web
