Oleh : Lutvia Nurisma Galuh Ningmutia (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Lambung Mangkurat)
A. PENDAHULUAN
Demokrasi lokal adalah cara utama untuk memastikan bahwa suatu tempat dijalankan dengan masyarakat yang adil, terbuka, dan terlibat. Ini memungkinkan orang untuk memutuskan masa depan mereka sendiri dan memilih pemimpin yang membuat aturan untukmereka.
Namun, di beberapa tempat termasuk Kabupaten Barito Utara, masih banyak masalah dengan cara kerja demokrasi. Isu-isu ini termasuk partai politik yang lemah, tidak cukup pengetahuan politik di kalangan rakyat, dan pengaruh elit politik yang kuat. Kabupaten Barito Utara adalah contoh yang tepat untuk memahami bagaimana demokrasi lokal berfungsi dan“tantangan yang dihadapi. Di satu sisi, proses pemungutan suara dilakukan dengan benar, tetapi“masih ada masalah dengan kejujuran orang-orang yang terlibat dalam menjalankan pemilihan,berapa banyak orang yang ambil bagian, dan seberapa disiplin mereka mengikuti aturan.
B. PEMBAHASAN
Isu dan Dinamika Demokrasi Lokal di Kabupaten Barito Utara Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Barito Utara mengandung banyak kontroversi. Proses pemilu terpengaruh ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam cara penyelenggaraan dan pemantauan pemilu di tingkatdaerah.
Isu-isu seperti data pemilih yang terduplikat, pelanggaran administrasi yang dikonfirmasi, dan pemantauan yang buruk menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pemilu lokal belum sepenuhnya dikembangkan. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Barito Utara cukup kuat.
Kedua lembaga ini bekerja keras untuk menjaga hal-hal yang adil dan terbuka dengan mengambil tindakan bila diperlukan dan berbagi informasi dengan publik. Misalnya, Bawaslu Barito Utara terus mencermati Alat Peraga Kampanye (APK) dan pelanggaran peraturan apa pun selama kampanye.
Namun, pekerjaan mereka tidak seefektif mungkin karena mereka menghadapi masalah seperti tidak cukup staf, kerja tim yang buruk, dan kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka di lapangan. Juga, pemerintah daerah di Barito Utara terkait erat dengan pengaruh para elit politik lokal.
Seringkali, para elit lokal ini mempunyai suara yang kuat dalam urusan lokal dan dapat mempengaruhi bagaimana sumber daya digunakan, yang terkadang mengarah pada situasi yang tidak adil dalam manajemen politik. Banyak orang masih memilih kandidat berdasarkan siapa yang mereka kenal atau percayai secara pribadi, daripada melihat apa yang diperjuangkan“kandidat atau seberapa baik mereka telah melakukan pekerjaan mereka.
Oleh karena itu, pemilu sering kali hanya sekedar mengikuti peraturan dengan hati-hati, bukannya membuat kemajuan atau perubahan nyata. Partisipasi Publik dan Kualitas Pemilihan Umum Partisipasi publik merupakan pertanda besar bahwa demokrasi lokal berjalan dengan baik. Menurut data KPU Kabupaten Barito Utara tahun 2024, jumlah pemilih pada pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Namun masih ada tantangan terutama di desa-desa terpencil yang jauh dari kota Muara Teweh.
Faktor-faktor seperti tempat pemungutan suara yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran politik, dan kurangnya pengetahuan telah menyebabkan rendahnya jumlah pemilih di beberapa daerah. Tetapi, adapula sisi positifnya dimana lebih banyak kelompok yang bergabung pada proses pemilu, seperti organisasi pemuda, tokoh desa, dan tokoh adat. Kelompok-kelompok ini membantu menyebarkan informasi dan mendidik pemilih, dan membantu menghidupkan kembali demokrasi lokal dengan membuat masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka.
Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokrasi lokal tidak hanya soal pemilu hal ini juga bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menggunakan ide-ide demokrasi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Di Barito Utara, pemerintah daerah telah mencoba membangun sistem yang lebih baik dengan mengembangkan pendekatan yang berbeda.
Dengan forum Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, ada perkembangan baru yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih bersifat formalitas dan hanya berdampak kecil pada pengambilan keputusan tingkat tinggi. Usulan masyarakat cenderung meleset dari prioritas pembangunan daerah karena keterbatasan anggaran, dan pengaruh elit birokrasi yang mendominasi.
Hal ini menggambarkan perlunya lebih meningkatkan demokrasi lokal, sehingga kebijakan publik yang diusulkan benar-benar responsif terhadap masyarakat.
Secara ekonomi, Barito Utara memiliki sumber daya alam dan potensi yang cukup besar, ini merupakan modal utama bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.
Namun, Pengelolaan sumber daya ini sering kali didominasi oleh kepentingan elit politik yang tidak selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Inilah sebabnya mengapa demokrasi saja tidak cukup, yang terpenting adalah penggunaan kekuatan politik untuk menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.
Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan Ada beberapa tantangan utama yang perlu diatasi agar demokrasi daerah lebih kuat di Kabupaten Barito Utara. Pertama, kelompok yang bertugas menyelenggarakan pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus lebih terlatih dan bekerja sama dengan para pemimpin daerah. Ini akan membantu membuat proses pemilihan lebih terbuka dan dapat diandalkan.
Kedua, masyarakat, terutama generasi muda dan masyarakat pedesaan, perlu belajar lebih banyak tentang cara kerja pemilu dan mengapa keadilan itu penting. Ini dapat membantu menghentikan mereka dari terpengaruh oleh uang atau politik berdasarkan identitas kelompok.
Ketiga, pemerintah daerah perlu mengubah cara mereka beroperasi. Pejabat harus bertanggung jawab dan berbagi informasi dengan jelas. Pemimpin lokal harus membuat kebijakan yang mencakup masyarakat dan dibentuk oleh orang-orang yang mereka layani.
Terakhir, mendukung masyarakat sipil melalui organisasi, kelompok perempuan, dan pemimpin adat sangatlah penting. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, demokrasi di Kabupaten Barito Utara akan bergerak lebih dari sekadar menyelenggarakan“pemilu setiap lima tahun dan menjadi proses pertumbuhan politik yang nyata dan aktif.
C. PENUTUP
Demokrasi lokal di Kabupaten Barito Utara berubah dari cara lama dan menghadapi banyak tantangan. Di satu sisi, terdapat proses demokrasi yang baik melalui pemilu yang teratur dan terbuka. Di sisi lain, kualitas demokrasi masih memiliki banyak kelemahan, seperti lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya tingkat keterlibatan publik. Demokrasi yang“matang di Kabupaten Barito Utara hanya dapat dicapai jika semua kelompok, termasuk pemerintah daerah, elit politik, dan masyarakat, bekerja sama untuk menjaga sistem politik tetap transparan dan terintegritas. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, ini tentang menciptakan pemerintahan yang melayani rakyat, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
