JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menerima perwakilan organisasi guru madrasah yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, pada Kamis (30/10).
Juri menjelaskan sedianya mereka hendak menyampaikan tuntutan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Akan tetapi, kata dia, hal tersebut belum bisa dilakukan lantaran Presiden telah memulai lawatan ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.
“Hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Kendati demikian, Juri memastikan aspirasi para guru akan diteruskan kepada Prabowo. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak.
“Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama,” ucapnya.
Juri menambahkan saat ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapat perlakuan setara dengan guru di sekolah umum. Juri memastikan tuntutan itu akan dikaji dengan melibatkan pejabat dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam kesempatan yang sama, koordinator Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein berharap pemerintah tidak lagi memberikan perlakuan yang berbeda antara guru-guru sekolah dengan guru-guru di madrasah.
“Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat lewat PPPK,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan sikap pemerintah yang membuka jalur afirmasi PPPK bagi guru sekolah namun tidak bagi guru madrasah.
“Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di PPPK yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami, pungkasnya.
Sebelumnya, Gabungan Guru Madrasah dan sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Ratusan guru datang dari berbagai daerah, salah satunya dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Salah satu perwakilan guru Grobogan, Rosidah mengatakan pihaknya mendesak kesetaraan antara guru-guru madrasah dengan guru sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Terutama kesetaraan, karena kita itu ada kesenjangan dari yang di Madrasah sama Kementerian Pendidikan itu kita dibedakan sangat jauh untuk posisi kita,” ujarnya.
Selain kesenjangan, ada masalah lain terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seorang guru madrasah lainnya, Khozinatun menyebut sampai saat ini tidak ada pengangkatan PPPK untuk guru madrasah.
“Pengangkatan P3K itu dari madrasah nggak ada pengangkatan sama sekali. Tapi kalau di dinas itu, ini banyak sekali pengangkatan P3K. Jadi itu pengen kesetaraan, itu pengen sama kita. Kita semuanya berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa,” katanya.
Mereka berharap aspirasi mereka mendapat tanggapan langsung dari Presiden.
“Tadi kita semua sepakat dapat respons dari Bapak Presiden baru kita pulang. Insyaallah sampai, pokoknya getok palu, Pak Presiden. Kita disetarakan seperti yang lain,” ujarnya. web
