Oleh : Fatimah (Aktivis Muslimah)
Kasus tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) dan putus sekolah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mencuat. Pemerintah Provinsi Kalsel mencatat sebanyak 10.030 pelajar SMA/SMK menerima Bantuan Siswa Kurang Mampu (BSKM) dengan total anggaran sekitar Rp11 miliar. Program ini digadang-gadang sebagai langkah nyata menekan angka putus sekolah di Banua. Namun di balik kabar baik ini, ada kenyataan lain yang harus diakui: masalah pendidikan kita jauh lebih dalam dari sekadar bantuan dana.
Faktanya, sebagian besar SDM di Kalsel masih lulusan SMA, dan angka putus sekolah tetap tinggi. Bantuan memang meringankan, tapi belum menyentuh akar masalah. Mengapa? Karena penyebabnya bukan sekadar faktor administratif, melainkan kemiskinan struktural dan kegagalan sistem ekonomi menjamin kesejahteraan dasar rakyat.
Banyak anak berhenti sekolah karena keluarga tak mampu menanggung biaya transportasi, seragam, atau kebutuhan harian. Sebagian lainnya memilih bekerja membantu orang tua. Ini bukan pilihan bebas, tetapi strategi bertahan hidup di tengah ekonomi yang menekan. Negara yang semestinya menjamin kesejahteraan rakyat, justru membiarkan mereka bergantung pada bantuan temporer.
Selain itu, akses pendidikan di Kalsel masih timpang. Sekolah dengan fasilitas memadai dan tenaga pengajar berkualitas masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sementara di pelosok, anak-anak harus menempuh jarak jauh dengan sarana minim. Program seperti “Sekolah Rakyat” memang membantu menjangkau mereka yang miskin ekstrem, namun tetap belum menyentuh esensi: hak atas pendidikan seharusnya dijamin penuh oleh negara, bukan bersyarat pada kemampuan ekonomi.
Inilah titik lemahnya sistem hari ini. Pendekatan kapitalistik menjadikan pendidikan sebagai layanan, bukan kewajiban negara. Akibatnya, jaminan pendidikan bergantung pada kemampuan individu dan program insidental. Bantuan seperti BSKM memang perlu, tetapi tanpa desain sistemik yang memastikan pendanaan permanen dan pemerataan akses, masalah hanya tertunda—bukan terselesaikan.
Dalam sistem Islam, pendidikan memiliki posisi berbeda. Ia bukan sekadar urusan sosial, tetapi amanah negara yang wajib dipenuhi tanpa syarat. Negara melalui baitul mal memastikan pembiayaan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, gratis dan merata. Tujuannya bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membangun generasi berilmu, berakhlak, dan siap menunaikan tanggung jawab hidup dengan ruh ibadah.
Langkah pemerintah Kalsel dalam menyalurkan bantuan tentu patut diapresiasi. Namun, sebagaimana pepatah mengatakan, “menambal bocoran bukanlah solusi untuk kapal yang retak.” Selama pendidikan masih diperlakukan sebagai tanggungan individu, anak-anak miskin akan tetap terancam putus sekolah.
Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan urusan bisnis, tapi tanggung jawab penuh negara dan hak mutlak rakyat. Rasulullah bersabda:
“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)
Karena menuntut ilmu adalah kewajiban, maka negara wajib memastikan setiap rakyat mampu menunaikannya tanpa hambatan ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar sistem pendidikan dalam pemerintahan Islam (Khilafah). Negara tidak boleh menyerahkan urusan pendidikan kepada swasta, apalagi menjadikannya sumber pemasukan.
Dalam Islam, seluruh pendanaan pendidikan bersumber dari Baitul Mal, yaitu kas negara Islam yang mengelola harta publik — seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan sumber daya alam. Dari sinilah gaji guru dibayarkan, fasilitas pendidikan dibangun, dan buku pelajaran disediakan. Pendidikan diberikan secara gratis dan merata bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi ekonomi.
Selain itu, kurikulum pendidikan Islam bukan sekadar berisi pelajaran duniawi. Seluruh disiplin ilmu — sains, kedokteran, matematika, hingga filsafat — diintegrasikan dengan akidah Islam. Tujuan akhirnya bukan hanya mencetak pekerja, melainkan membentuk manusia berilmu dan bertakwa yang menjadikan ilmunya sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat.
Sejarah membuktikan keberhasilan sistem ini. Pada masa Kekhilafahan Abbasiyah, berdirilah Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad, yang menjadi pusat riset dan penerjemahan dunia. Para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Farabi lahir dari sistem pendidikan Islam yang gratis, terbuka, dan dibiayai negara. Mereka berkarya bukan karena sponsor korporasi, tetapi karena negara menjamin kebutuhan hidup mereka sehingga bisa fokus meneliti dan berinovasi.
Sejarah menunjukkan bahwa sistem Islam telah terbukti mencetak generasi cemerlang yang berilmu dan berakhlak, bukan sekadar kompeten tapi juga memiliki orientasi ibadah. Sementara sistem pendidikan kapitalis hari ini hanya menyiapkan manusia untuk menjadi roda ekonomi, bukan pembangun peradaban.
Maka, jika kita sungguh ingin menekan angka putus sekolah, membangun pendidikan gratis, dan menumbuhkan generasi berakhlak, sudah saatnya kita memikirkan sistem yang tidak hanya memberi bantuan, tetapi menjamin hak pendidikan setiap anak secara permanen. Sebuah sistem yang menjadikan negara hadir penuh, bukan sekadar pengamat—itulah sistem Islam, di mana pendidikan menjadi bagian dari ibadah, kesejahteraan dijamin, dan generasi dibangun untuk masa depan yang berdaya.
