RANTAU-Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kabupaten Merah Putih (KKMP) di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, masih berada pada tahap persiapan awal untuk memulai usaha.
Kepala Dinas Perindustrian Tapin Yustan Azidin mengatakan, pengurus koperasi saat ini, tengah menyiapkan kelengkapan administrasi, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pembuatan stempel.
“Namun kendala di lapangan adalah keterbatasan pemahaman pengurus dan pengawas dalam menjalankan koperasi. Karena itu, mereka perlu diberikan sosialisasi, bimbingan, maupun pelatihan secara langsung,” ujar Yustan, di Rantau.
Yustan menyebutkan, sebagai bentuk dukungan Dinas Perindustrian telah menyiapkan anggaran pada perubahan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan pengurus koperasi.
Di sisi lain, kata dia, wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang digagas Kementerian ESDM bisa menjadi peluang baru untuk memperkuat usaha koperasi desa di Tapin.
“Untuk proyek PLTS kami belum mendapat informasi resmi. Tetapi jika memungkinkan dan koperasinya siap, tentu akan sangat baik bagi pengembangan usaha koperasi di Tapin,” kata Yustan.
Ia menambahkan, energi alternatif dari PLTS akan mendukung produktivitas koperasi dan memperkuat keberlanjutan usaha.
“Harapan kami, KDMP dan KKMP bisa berjalan lancar, bertahan lama, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Yustan.
Dibagian lain, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih sebagai langkah awal sebelum masuk pada pengembangan berbasis digital dan inovasi.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian Tapin H Yustan Azidin, persoalan utama koperasi di banyak daerah serupa, yakni lemahnya pemahaman pengelola dalam menjalankan fungsi koperasi.
“Yang perlu kita benahi dulu SDM, khususnya pengurus dan pengawas koperasi. Kalau aplikasi digital dan inovasi lainnya bisa menyusul,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Perindustrian Tapin telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapat sinyal positif terkait penganggaran pelatihan melalui APBD perubahan tahun ini.{[an/mb03]}
