JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara soal desakan hingga rencana pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang muncul pascagelombang demo Agustus lalu di nusantara.
Menurut Komisoner Kompolnas M Choirul Anam ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mereformasi kepolisian yakni instrumen digital, hak asasi manusia (HAM), hingga pengawasan.
Anam mengatakan reformasi Polri sejatinya tidak dimulai dari nol, karena sudah ada tiga instrumen indikator tersebut.
“Ini bisa jadi modalitas, mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti. Itu yang mungkin bisa jadi semacam roadmap (peta jalan) penguatan kepolisian untuk memastikan polisi profesional dan humanis yang tetap memegang prinsip HAM,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Minggu (14/9).
Pertama, terkait digitalisasi, Anam mengatakan perlu dilakukan pengecekan ulang instrumen kepolisian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam hal ini, dia menyoroti semakin luasnya ruang digital, termasuk di Indonesia.
Menurut dia, instrumen kepolisian harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul sebagaimana yang dimandatkan konstitusi.
“Kita bisa lihat bagaimana instrumen-instrumen yang ada itu sesuai enggak dengan perkembangan zaman sehingga bisa memastikan perlindungan masyarakat, jaminan hak masyarakat, itu bisa maksimal,” ucapnya.
Kedua, berdasarkan catatan organisasi masyarakat sipil, Anam mengakui masih ada tindakan represif dari aparat ketika menghadapi masyarakat. Oleh sebab itu, dia berpandangan, instrumen HAM di tubuh Polri perlu ditingkatkan.
“Tindakan represif itu apakah bagian dari kebudayaan atau tidak? Kalau itu masih dipandang sebagai budaya, ya, kita harus bereskan,” kata dia.
Ia menyebut salah satu sektor penting untuk membentuk kepolisian yang humanis adalah pendidikan. Menurut dia, nilai-nilai HAM perlu diajarkan secara lebih masif dalam kurikulum pendidikan kepolisian.
“Kalau masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan dan sebagainya, harus diperkuat di level mengubah kultur. Mengubah kulturnya salah satu yang paling mendasar adalah di level pendidikan,” tekan Anam.
Anam mengatakan hal yang tak kalah penting dalam mereformasi Polri adalah mekanisme pengawasan, bukan hanya dari internal melainkan juga dari eksternal kepolisian. Dia mencontohkan saat ini pengawasan internal kepolisian melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan pengawasan eksternal melalui Kompolnas.
“Bagaimana Propam efektif atau tidak, termasuk Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Saya kira memperkuat Kompolnas agar efektif melakukan pengawasan agar efektif mencegah pelanggaran dan efektif untuk memberikan temuan-temuan yang bisa mengubah kebijakan juga penting untuk bisa dipikirkan,” ucapnya.
Sebelumnya, usai berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
GNB menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan masyarakat sipil kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam dan turut dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9).
“Tadi juga disampaikan oleh GNB perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, saat jumpa pers usai pertemuan itu. ant
