BANJARBARU – Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan HM Syarifuddin MPd menghadiri rapat koordinasi (rakor) Menuju Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Setdaprov Kalsel, Selasa (12/8).
Pada rakor itu ia menyatakan Kalsel ingin mengembangkan sejumlah destinasi secara optimal, sehingga akan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan nasional.
“Kita juga ingin mengembangkan pariwisata halal bukan hanya soal fasilitas ibadah, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman wisata yang aman, nyaman dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.
Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Kalsel itu mengatakan, keberhasilan dalam penilaian IMTI akan berdampak positif terhadap citra dan daya saing pariwisata daerah.
“Saya kira koordinasi lintas sektor di Kalsel menjadi kunci pemenuhan indikator penilaian, mulai dari ketersediaan destinasi, kuliner halal, fasilitas pendukung, hingga promosi yang efektif,” katanya.
Menurutnya, hal itu menjadi langkah awal dalam mempersiapkan Kalsel menghadapi penilaian IMTI 2025, yang merupakan ajang pemeringkatan destinasi wisata ramah Muslim yang di gagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
IMTI sendiri merupakan program nasional yang melakukan survei langsung ke seluruh provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan, dengan fokus pada fasilitas umum bernuansa religi, khususnya bagi umat Islam.
Syarifuddin pun menyampaikan rakor ini menjadi tindaklanjut dari Surat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI Nomor B/SD/107/DI.00.00/D.2/2025 tentang Pemberitahuan Jadwal Site Visit IMTI 2025.
“Dengan sinergi semua pihak, Pemprov Kalsel berharap mampu meningkatkan peringkat di IMTI 2025 dan mengukuhkan Banua sebagai destinasi wisata ramah Muslim yang di akui nasional maupun internasional,” ucapnya.
Ia menambahkan, hal itu sangat sinkron dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Selatan No 43 Tahun 2023 tentang Pariwisata, dan survei dilaksanakan oleh Tim Site Visit IMTI Pusat bersama Tim Enhaii Halal Tourism Center (EHTC).
“Hasil penilaian diharapkan menjadi tolok ukur pengembangan destinasi wisata halal yang berkualitas dan berdaya saing tinggi,” harapnya.
Rakor ini juga di ikuti perwakilan OPD lingkup Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Agama, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, MUI Kalsel, PT Pelindo III Cabang Banjarmasin, GM Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.
Selain itu rakor juga di hadiri asosiasi pelaku pariwisata, seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), ASITA, ASPPI, ASPPERWI, ASTINDO, KDEKS, dan Bank Kalsel. ril/ani
