JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusut dugaan penipuan harga beras oleh pengusaha penggiling padi.
Prabowo menyebut praktik curang oleh penggiling padi besar itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp100 triliun.
“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak, kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu ok, kalau enggak kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” kata Prabowo di acara Peluncuran Kelembagaan 80 Ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Klaten, Jateng, Senin (21/7), yang dikutip CNNindonesia.com.
Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyaknya oknum penggiling padi yang memainkan harga beras di pasar. Ia menyebut ada oknum yang mencari keuntungan luar biasa besar dari praktik tersebut.
Prabowo menyebut kejahatan ini berupa penipuan dengan cara mengemas ulang beras curah menjadi beras premium.
“Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran,” kata dia.
Kerugian akibat praktik culas itu menimbulkan dikatakan hampir Rp100 triliun. Menurut Prabowo, kerugian tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.
“Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menikam rakyat,” kata dia.
“Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun,” lanjutnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan dasar perhitungan kerugian Rp99 triliun akibat praktik pengoplosan beras yang marak ditemukan di pasaran.
Angka tersebut, kata Amran, merupakan estimasi potensi kerugian konsumen dalam satu tahun jika tren beras curah yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium terus berlangsung.
“Jadi ini kami mengambil sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar seluruh Indonesia. Kami ambil 268 merek, dari situ 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, dan volume,” kata Amran saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
“Potensi kerugian masyarakat itu Rp99 triliun. Kalau terjadi dua atau tiga tahun, apalagi lima tahun, anda bisa hitung sendiri. Tapi yang jelas, ini merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penyidik Bareskrim Polri masih menunggu hasil uji laboratorium di kasus dugaan beras oplosan.
Ia mengatakan saat ini pendalaman masih terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementan. Ia menyebut pengecekan sampel lab masih terus berjalan.
“Kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka, progres masih berlangsung,” ujarnya kepada wartawan di Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (17/7).
Dalam kasus ini, Sigit mengatakan setidaknya sudah ada 25 produsen maupun distributor beras yang diperiksa. Di sisi lain, ia menjelaskan hasil lab itu diperlukan penyidik untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan. web
