Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) melihat proses simulasi pembelajaran Sekolah Rakyat di International Islamic Boarding School (IBBS) Al Hikmah, Batu, Senin (19/5/2025). Sebanyak 63 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.(foto:mb/ant)
Sekolah Rakyat kembali menjadi perbincangan hangat ditengah program-program rintisan“Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), skrining kesehatan, dan restorasi migas.
Hal ini menyita perhatian publik terhadap program gratis terhadap masyarakat yang terdampak akibat gejolak ekonomi dan rendahnya penghasilan bagi masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan. Renovasi sekolah pun juga menjadi salah satu program quick win di era Presiden Prabowo.
Jika kita meneliti pada data BPS terkait anak didik yang lulus dalam konteks bekerja pada jenjang SD sebesar 35,89 persen, lulusan sekolah menengah atas (SMA) mencapai 20,63 persen, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) 17,81 persen, sedangkan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) 12,84 persen dan BPS juga mencatat hanya sekitar 13 persen penduduk bekerja yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Sekitar 10,44 persen adalah lulusan diploma IV, S1, S2, dan S3. Adapun 2,39 persen sisanya lulusan diploma I/II/III.
Berkaca kepada data tersebut, kita melihat dalam perspektif yang lebih luas bahwa sekolah gratis harus mengemuka untuk terhadap aksesbilitas seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai generasi Emas 2045.
Belum lagi tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dimana dalam bunyi pasal tersebut bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan hal ini mempertegas aksesbilitas dan cakupan pendidikan menjadi unsur penting dalam membangun generasi emas.
Anggaran yang dikucurkan setiap tahun melalui APBN dengan angka 20 % merupakan hak dasar bagi warga negara Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan jaminan kebebasan dan kemerdekaan atas hak hidup terhadap kesejahteraan hajat hidup orang banyak.
Sepintas, program ini juga termasuk kategori sangat penting selain pemenuhan gizi yang mendasar. Tidak hanya soal gizi, tetapi melatih diri dan mengembangkan kecerdasan intelektual dan emosional melalui program Sekolah Rakyat. Banyak anak Indonesia yang tidak punya akses pendidikan memaksa mereka untuk membantu perekonomian bagi keluarganya sehingga ini wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Implementasi program ini menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kategori miskin. Sejatinya, Indonesia meniru contoh“program pemerataan pendidikan negara maju seperti Singapura dan Malaysia bahkan seperti Finlandia yang terkenal dengan pusat pendidikan terbaik di dunia.
Sekolah Rakyat sudah seharusnya didirikan untuk akselerasi dan akumulasi dari percepatan“pendidikan yang inklusif dan komprehensif. Kolaborasi dan koordinasi perlu secara linear antar instansi terkait yaitu Kementrian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Sosial sebagai pionir dari munculnya sekolah rakyat.
Anggaran dari Kementerian Sosial yang mencapai Rp79,19 triliun wajib menjadi stimulus program ini tanpa membebani masyarakat untuk memberikan sumbangsih bagi program ini alias“gratis.
Implementasi Program Sekolah Rakyat mengacu kepada percontohan negara Finlandia dengan wajib belajar 9 tahun lalu pembelajaran yang lebih komunikatif dan pekerjaan rumah (PR) yang lebih sedikit yang terkenal dengan metode play learning.
Kombinasi metode pembelajaran ini sangat adaptif dan mudah dilakukan. Oleh karena itu, siswa dan siswi mampu menyerap pembelajaran secara cermat, mudah, dan tertata tanpa kesulitan mencerna pembelajaran.
Seperti contoh pada kurikulum Merdeka Belajar, ada hal yang bisa kita ambil dari sisi positif bahwa kurikulum itu tidak menargetkan siswa untuk belajar dengan metode komunikasi hanya satu arah namun melibatkan mereka untuk belajar berdiskusi secara fokus dan konsisten.
Tentu, hal ini akan sangat memudahkan bagi siswa mengerti alur proses belajar tanpa harus kesulitan dalam menangkap arahan dari guru. Murid-murid pun akan antusias belajar mengikuti setiap pembelajaran di kelas.
Disisi lain, ekstrakurikuler yang tidak dispersyaratkan juga memacu stabilitas pembelajaran di kelas sehingga tidak akan membebani siswa di luar kelas. Bermain pada usia-usia sekolah merupakan hal fundamental dalam membentuk seorang siswa untuk bisa bersosialisasi dengan rekan sebayanya sehingga ini akan membentuk kecerdasan emosional yang positif.
Untuk membentuk sikap tersebut, peran orangtua membimbing dan mengarahkan anaknya agar berperilaku sesuai norma-norma sopan santun dan disatu sisi pembentukan karakter agar mereka terbiasa menghormati orang yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Ini sebuah sikap yang tidak hanya merupakan pembelajaran di sekolah juga untuk lingkungan disekitar mereka.
Optimalisasi dan Relevansi Kurikulum jika kita menarik kesimpulan, apakah metode paling tepat dalam menjalankan Sekolah Rakyat?.
Pemerintah dalam hal ini harus peka dengan perkembangan zaman terutama digitalisasi“pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangat memudahkan dalam beradaptasi terhadap metode belajar yang tidak hanya soal cara mengajar, tetapi juga ruang lingkup diskusi.
Memang tidak semua kecerdasan buatan tidak seluruhnya dapat diakomodasi namun pemerintah harus cerdas dalam menguraikan data dan fakta untuk mengkombinasikan kemajuan teknologi dalam kurikulum pembelajaran.
Selain itu, sertifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar juga harus ditingkatkan dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi. Ini akan sangat membantu dalam adaptasi terhadapi kurikulum pembelajaran yang dimana akan menyesuaikan murid-murid yang kita kenal dengan tech savvy atau keahlian teknologi.
Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk memberikan ilmu pengetahuan terhadap kurikulum tidak hanya kepada guru sebagai pendidik, tetapi juga mampu membekali orangtua sebagai lini pertama dalam pembelajaran terhadap keseluruhan aspek pembelajaran.
Dalam hal ini, pemerintah harus“memberikan stimulus pendidikan tidak hanya bagi masyarakat mampu secara sosial, tetapi bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi untuk mendapatkan akses yang benar-benar layakbagi mereka yang mempunyai ekonomi yang dipandang kurang mampu. Yang jauh lebih penting, anak-anak dapat mengerti dan mempelajari kurikulum di Sekolah Rakyat.
Harapan besar ada padamurid-murid di Sekolah Rakyat untuk menikmati pendidikan gratis karena itu adalah hak tanpa terkecuali bagi seluruh anak di Indonesia.
