JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti kondisi anomali di tengah tingginya stok beras nasional dan inflasi yang relatif tinggi.
Sampai akhir Mei (29/5/2025), stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam statistik nasional. Sementara pada Juni 2025, BPS mengumumkan adanya inflasi year-on-year (yoy) sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,27 dan angka inflasi month-on-month (mom) sebesar 0,19 persen. Beras menjadi komoditas dominan yang menyumbangkan inflasi (0,04 persen), disusul oleh cabai rawit dan bawang merah.
“Surplus beras tertinggi, bersamaan dengan andil besarnya komoditas ini terhadap inflasi, merupakan sebuah anomali. Terlebih lagi, inflasi yoy tertinggi sebesar 3,00 persen berada di Papua Selatan, tempat di mana proyek food estate tengah dikembangkan,” ungkap Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira melalui keterangan tertulis, Senin.
Rata-rata harga beras berbagai kualitas di Indonesia Timur (Zona 3, meliputi Maluku dan Papua) sebesar Rp19.634 per kg pada pekan pertama Juni. Harga ini jauh melebihi HET Zona 3 yang telah ditetapkan sebesar Rp13.500-Rp15.800 per kg. Harga tertinggi di zona ini adalah Kabupaten Intan Jaya Rp54.772 per kg, Kabupaten Puncak Rp45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp40.000 per kg pada medio Juni 2025.
Bhima menilai bahwa ketimpangan pasokan dengan lonjakan harga di zona tertentu menunjukkan kebijakan distribusi yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien. Hal ini salah satunya disebabkan tercecernya gabah kering atau beras selama proses distribusi yang panjang. Neraca Bahan Makanan (NBM) BPS tahun 2018-2020 menunjukkan penyusutan kuantitas gabah karena tercecer sebesar 4,92 persen dari total produksi.
Selain menguraikan masalah rantai logistik, Direktur Studi Sosio-Bioekonomi CELIOS, Fiorentina Refani, juga mengungkapkan bahwa ketimpangan harga beras di daerah timur berkaitan dengan politik beras-isasi sebagai rancang bangun pangan nasional yang dibuat pemerintah.
Dia menilai, politik beras-isasi menciptakan ketergantungan pangan masyarakat timur terhadap beras. Ditambah konversi lahan secara masif untuk industri ekstraktif, hal ini semakin mengekspos masyarakat di Maluku-Papua terhadap potensi kerentanan pangan.
“Soal ketimpangan pangan ini coba kita lihat saja Maluku Utara yang akhir-akhir ini jadi spotlight publik karena ekspansi tambang dan smelter nikel. Di 2022 total ada 108 izin usaha pertambangan (IUP) dengan cakupan wilayah mencapai 637.370 hektare atau seperlima luas wilayah provinsi tersebut. Belum lagi menghitung konsesi yang dikeluarkan dari 2022-2025 kan,” tutur Fio.
Ratusan ribu hektare konsesi yang terintegrasi dalam industri hilirisasi nikel tersebut merambah hutan dan pertanian produktif. Konsekuensinya, area perladangan warga menyusut drastis, mengurangi pasokan pangan lokal, dan akhirnya bergantung pada konsumsi beras. rep/mb06
