BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realisasi pendapatan daerah regional Kalimantan Selatan sampai 30 April 2025 mencapai Rp11,10 triliun.
“Realisasi pendapatan daerah regional Kalimantan Selatan tersebut sekitar 26,55 persen dari target tahun 2025, terkontraksi sebesar 22,12 persen jika dibandingkan tahun lalu,” ujarnya pada media briefing di Banjarmasin, Rabu (28/5).
Pada media briefing yang berlangsung di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng tersebut dihadiri Walikota Banjarmasin, HM Yamin, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Dwijo Muryono.
Selain itu, Kepala Kanwil Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), Syamsinar, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Kusumawardhani dan sejumlah perbankan di Kalsel.
Secara rinci, Syafriadi menyebutkan pendapatan daerah tersebut untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,55 triliun atau 30,20 persen, Pendapatan Dana Transfer Rp8,36 triliun atau 25,54 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp194,23 miliar atau 30,19 persen.
Syafriadi mengakui, kinerja PAD Kalsel mengalami peningkatan 1,36 persen yoy dan komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp8,361 triliun atau 75,30 persen dengan capaian 25,54 dari target.
Hingga 30 April 2025, seluruh Pemda telah mencatatkan pendapatan dengan persentase capaian tertinggi pada Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebesar 37 persen dari target.
Sementara berdasarkan nominal, sebut Syafriadi, Pemprov Kalsel hingga 30 April mengumpulkan pendapatan daerah tertinggi sebesar Rp2,985 triliun.
Menyinggung realisasi belanja pada APBD regional Kalimantan Selatan, menurut Syafriadi, tercatat sebesar Rp7,22 triliun atau 15,21 persen dari total pagu anggaran.
Dia menyebutkan belanja daerah regional Kalimantan Selatan tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp5,18 triliun, Belanja Modal sebesar Rp285,18 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2,26 miliar dan Belanja Transfer Rp1,75 triliun.
Kinerja Belanja APBD mengalami kontraksi 15,21 persen yoy, yang dikontribusikan oleh menurunnya realisasi pada seluruh jenis belanja. Belanja Modal mengalami kontraksi paling signifikan sebesar 73,07 persen.
Sementara belanja operasi kontraksi 8,15 persen, belanja tidak terduga sekitar 41,94 persen dan belanja transfer juga mengalami kontraksi 3,27 persen.
Kinerja Belanja Operasi sedikit menunjukkan perlambatan
yang didorong oleh hampir seluruh komponen penyusunnya kecuali Belanja Pegawai dan Belanja Bansos yang masing-masing tumbuh 5 persen dan 32 persen.
Seluruh Pemda di Kalsel telah telah merealisasikan belanja dengan capaian persentase belanja tertinggi pada Kabupaten Barito Kuala (Batola) sebesar 24 persen dari pagu.
Berdasarkan nominal belanja, sebutnya, Pemprov Kalsel merealisasikan belanja dengan nominal tertinggi diantara Pemda lain sebesar Rp1,829 triliun. ani
