BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan hingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten/kota belum ada melaporkan kenaikan status bencana banjir dari siaga darurat ke darurat.
Sehingga Pemerintah Provinsi Kalsel belum bisa memberikan dana belanja tidak terduga (BTT) kepada kabupaten/kota terdampak banjir di beberapa daerah di Provinsi Kalsel.Sementara ini bantuan hanya bersifat dana pribadi dan stok sisa sembako di tahun 2024.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel Ahmad Bagiaswan mengatakan hasil rapat gabungan semua Komisi di DPRD Kalsel dimana legislatif mendukung Dana BTT atau dana cadangan darurat sebanyak Rp 850 miliar.
Dana tersebut bisa keluar kalau ada perintah gubernur, sebenarnya banjir yang sebulan terjadi ini dari kabupaten/kota tidak ada menaikan status level siaga saja atau banjirnya tidak terlalu gawat. Jadi dana BTT tersebut tidak dikeluarkan yang ada itu bantuan dari kementerian juga ada stok di 2024 seperti mie instand,kopi danlain-lainnya.
“ Jadi dana BTT belum ada dikeluarkan karena kabupaten/kota belum menaikan status siaga, tapi peduli tetap seperti dana pribadi danlainnya. Kita berharap dukungan dari legislatif dalam rangka dana BTT tadi,sedangkan yang ada sekarang itu dana bantuan darurat,” ujar Ahmad Bagiaswan usai rapat gabungan Komisi DPRD kalsel dengan mitra kerja terkait masalah banjir di gedung rumah Banjar, Rabu (12/2) sore.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo mengatakan Pemprov kalsel belum menerima surat dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu,sehingga belum bisa mengeluarkan dana BTT tersebut.” Hari ini pemanggilan SKPD ingin banjir ini selesai jangan sampai setiap tahun bajir dan jangan sampai ada ego sektoral,” katanya.
Jangka panjang penanganan banjir terungkat pada tahun 2021 tadi ada banjir besar, ternyata Dinas Lingkungan Hidup ada kajian dan nanti akan dipelajari. “ Mudah-mudahan nanti bisa masuk RPJMD kepala daerah yang baru,” jelasnya.
Tindak lanjut setelah rapat ini memang masih menunggu surat dari kepala daerah, selain itu akan ada pendalaman dampaknya seperti Dinas Perkim ada 5000 rumah terendam,efek sosial tidak bisa kerja, rumah diangkat danlainnya.rds
