JAKARTA – Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, mengatakan para dosen ASN di bawah naungan Kemendiktisaintek akan menggelar mogok nasional jika tunjangan kinerja (tukin) yang sejak 2020 hingga saat ini belum dibayar pemerintah. “Kalau tidak, maka kami akan mengambil langkah yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu teman-teman sudah menyuarakan untuk aksi mogok nasional,” kata Anggun Gunawan ketika ditemui di sela-sela aksi menuntut pembayaran tukin Dosen ASN di kawasan Patung Kuda yang tak jauh dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2), seperti dikutip CNNindonesia.com.
“Semua dosen akan berhenti mengajar, memberikan pelayanan kepada mahasiswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayarkan tukin kami,” tambah Anggun Gunawan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran negara guna membayar tukin bagi semua dosen ASN yang belum dilunasi sejak 2020 lalu.
“Kami berharap aksi kali ini bisa menyentuh hati Presiden Prabowo untuk mengalokasikan tukin buat kami, untuk semuanya, tukin for all,” kata dia.
Anggun Gunawan menjelaskan posisi dosen ASN kini sangat dilematis dengan ketiadaan tukin selama ini. Ia mengungkapkan banyak dosen-dosen di daerah harus mencari pekerjaan lain di samping menjadi pengajar mahasiswa.
Selain itu, dia menyatakan dosen juga butuh membeli banyak buku dan pelbagai perlengkapan untuk bahan pengajaran dan penelitian dengan dana tak kecil. Di satu sisi, lanjutnya, dosen juga memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
“Kami akan tetap berjuang untuk pemerintah membayarkan tukin dari tahun 2020. Dan kalau misalnya tidak ada iktikad baik dari pemerintah, kami akan maju ke PTUN,” katanya.
Anggun Gunawan mengatakan pihaknya memperkirakan pemerintah butuh sekitar Rp20 triliun untuk membayar tukin seluruh dosen ASN yang belum dibayar sejak 2020. Ia pun menuntut pemerintah dapat merapel pencairan tukin sejak 2020 itu secepatnya.
“Rapelan itu sebenarnya sudah pernah terjadi pada Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu pernah dirapel dari tahun 2015 sampai 2018. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan tidak ada semacam kasus hukum, ataupun juga yang bisa kita lihat terkait dengan rapelan Tukin ini, itu salah besar. Karena Kementerian Agama itu pernah menerimanya itu gitu. Rapelan sekitar 3 tahun, 2015 sampai 2018,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengeluarkan surat yang isinya menjelaskan polemik tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN.
Surat bernomor 247/M.A/KU.01.02/2025 tersebut ditujukan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Surat ditandatangani oleh Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang pada 28 Januari 2025.
Surat tersebut menyatakan tukin dosen ASN pada tahun 2020-2024 tak dapat dibayarkan. Sebab, tak ada pengajuan alokasi anggaran untuk pos kebutuhan tersebut sesuai proses birokrasi yang seharusnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang menegaskan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN dalam kurun waktu 2020-2024 tidak bisa dirapel pada tahun ini atau waktu yang akan datang.
Hal ini diungkapkan pemberitaan terkait pembayaran tukin guru dan dosen ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2021 lalu, yang dibayar rapelan dari tukin terutang pada periode 2015-2018.
“Kalau di Kemenag, mereka menjalankan proses birokrasi dan dianggarkan, jadi masih bisa dilanjutkan kalau ada kekurangan. Hal yang ceritanya berbeda dengan tukin yang ada di lingkungan Dikti,” kata Togar di Jakarta, Senin (3/2), yang dikutip CNNindonesia.com.
Kemarin, para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut pembayaran tukin dosen ASN yang belum ditunaikan Kemendikti sejak 2020.
Togar memaparkan tukin untuk dosen ASN Kemdiktisaintek pada periode 2020-2024 tidak bisa dicairkan sebab pada masa tersebut tukin dosen ASN tak pernah dianggarkan.
Ia menyebut hal ini tidak memenuhi proses birokrasi atau kepatuhan yang lengkap, serta tak dapat diulang akibat tutup buku.
“Tanpa menafikan perjuangan, demikian kenyataan yang terjadi. Perjuangan sudah dilakukan dan itu di luar dari jangkauan otoritas yang ada,” ujarnya.
Togar juga mengungkap ajuan tukin bagi dosen ASN pada 2025 telah dianggarkan dan disetujui nominalnya sebesar Rp 2,5 triliun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Ia menyebut saat ini pihaknya sedang memproses pembayaran tukin dosen ASN 2025.
“Prosesnya sedang berjalan dan proses birokrasi dicoba untuk dipenuhi,” katanya.
Oleh sebab itu Togar meminta kepada seluruh dosen ASN untuk tetap menyampaikan aspirasi melalui kanal yang tersedia secara objektif.
“Kami tetap memantau perkembangan, mengingatkan agar menjaga muruah dan citra ASN secara keseluruhan, dan memintakan pimpinan untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang tukin dan mengecek kepatuhan ASN sebagai panutan,” tutur Togar.
Demo dosen ASN digelar hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ada dua tuntutan dosen ASN. Pertama, pembayaran tukin ASN 2020-2024 yang belum ditunaikan. Kedua, pembayaran tukin 2025 kepada semua dosen ASN tanpa pembedaan. Web
Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang.
