BANJARMASIN – Baru-baru ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan insentif fiskal dengan predikat Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) kinerja terbaik kawasan Kalimantan. Pemko Banjarmasin menjadi satu dari 50 pemerintah daerah yang menerima penghargaan tersebut.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang di wakili Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman menerima penghargaan Rp 5,7 miliar dari Kementerian Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil nazar pada Agustus lalu.
Penghargaan ini sangat layak di terima Pemko Banjarmasin, pasalnya selama terjadi lonjakan harga dan inflansi Pemerintah Kota Seribu Sungai menggunakan langkah jitu dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Subang pada awal 2023 hingga saat ini untuk pasokan beras demi menekan laju inflasi.
Tak hanya itu, Kota Banjarmasin juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk pasokan telur ayam dan daging pada 2024.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengatakan, kerja sama ini untuk menjaga stabilitas harga dan bahan pokok di Kota Banjarmasin.
“Beras, cabai dan telur menjadi kebutuhan dapur yang sering mengalami kenaikan, sama halnya dengan telur ayam. Kerja sama ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan bahan pokok agar tetap aman di Banjarmasin,” jelasnya.
Menurutnya, kerja sama ini sangat penting, terutama dalam pasokan bawang brebes atau telor dan ayam, pasokan lombok dari Blitar, serta ketersediaan beras yang sudah berjalan dengan Kabupaten Pamanukan, Subang, Jawa Barat
Tak hanya itu, dalam upaya mengendalikan inflasi Pemko Banjarmasin juga membuka pasar murah dan membuat Aplikasi Dedikasi Baiman yang di inisiasi Disperdagin Banjarmasin.
“Aplikasi ini untuk mendeteksi dan mengendalikan sedini mungkin inflasi, terutama pada harga-harga bahan pokok di pasaran,” ucap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
Selain itu, lanjut dia, aplikasi ini juga dapat memantau ketersediaan bahan pokok secepat mungkin dan menjaga kelancaran distribusi agar tidak terjadi kelangkaan.
Menurutnya, peran TPID yang di pimpin sekdakot dalam mengawasi pengendalian persediaan sangat besar.
“Kita sudah berhasil menekan angka inflasi hingga 2,20 persen pada Agustus 2024. Ini penting agar pengendalian inflasi tidak berdiri sendiri dan memerlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Saat ini KAD (Kerjasama Antar Daerah) penting bukan hanya antarprovinsi, tapi juga antarsesama di Kalsel seperti Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala,” katanya.
Ia juga menyoroti langkah-langkah inovatif, seperti subsidi transportasi yang melibatkan penggunaan anggaran tidak terduga untuk mengamankan jalur transportasi. “Ini bukan hanya langkah strategis, tetapi juga menjadikan Banjarmasin sebagai contoh bagi kota-kota lain dalam menghadapi tantangan inflasi,” ujarnya.
Ibnu menyebutkan, pengendalian inflasi di Banjarmasin dilakukan dalam tiga metode atau trilogi penanganan, yakni aplikasi dedikasi Baiman untuk mendeteksi secepatnya perubahan harga-harga bapok di pasaran, kolaborasi heksahelik atau pelaksanaan pasar murah yang melibatkan dengan akademisi, dunia usaha, komuditi, goverment, media massa, dan perbankan.
“Dan metode ketiga, yakni menjalin kerja sama dengan daerah penghasil bahan pokok, seperti penghasil beras yang bekerja sama dengan Pamanukan. Kemudian nantinya juga akan dilakukan kerja sama terkait ketersediaan bawang dengan Kabupaten Brebes,” pungkasnya. via
