JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membandingkan kasus dugaan gratifikasi anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dengan kasus korupsi eks pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun (RA).
Mahfud mempertanyakan alasan KPK tak mengusut dugaan gratifikasi Kaesang karena tak berstatus pejabat. Dia menyebut kasus korupsi Rafael Alun juga dimulai dari kasus gaya hidup hedonisme anaknya.
“Banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau isterinya yang bukan pejabat diperiksa. Contoh: RA, seorang pejabat Eselon III Kemenkeu sekarang mendekam di penjara justru ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dengan mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: Ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan,” tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Kamis (5/9), seperti dikutip CNNIndonesia. com.
Mahfud sadar tak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang dalam kasus ini. Dia berkata hal itu kembali pada itikad baik KPK.
Meski demikian, dia mengingatkan alasan KPK tak melanjutkan kasus Kaesang ahistoris. Selain itu, pendapat itu justru akan menimbulkan celah hukum.
“Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun melaporkan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep ke KPK.
Laporan itu dibuat usai geger kabar Kaesang dan istrinya Erina Gudono menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Penelusuran lebih lanjut mengungkap dugaan jet pribadi itu milik Garena, perusahaan asal Singapura.
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mengumpulkan bahan menindaklanjuti foto viral Walikota Medan Bobby Nasution yang menggunakan fasilitas jet pribadi bersama istrinya Kahiyang Ayu.
“Yang jelas terkait subjek saudara B ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/9) malam, seperti dikutip CNNindonesia.com.
Pada kesempatan itu, Tessa belum bisa memastikan apakah Bobby akan diundang untuk menjalani klarifikasi secara langsung di Kantor KPK atau tidak. Namun, ia mengatakan proses klarifikasi bisa dilakukan dengan banyak cara terhadap pejabat yang juga menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
“Bisa diundang, datang ke sini atau seandainya posisinya di luar kita bisa melalui zoom karena sekarang era digital ya lebih mudah dan tidak memakan biaya yang tidak terlalu banyak,” kata Tessa.
Juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini menjelaskan proses di Direktorat Gratifikasi merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor), bukan penindakan.
“Jadi, bagi saudara B ya kami mengapresiasi apabila sudah ada klarifikasi dan mungkin nanti Direktorat Gratifikasi akan ada yang menghubungi lah untuk menindaklanjuti,” kata Tessa.
Sebelumnya, Bobby menjadi sorotan setelah foto bersama sang istri Kahiyang Ayu naik jet pribadi viral di media sosial. Dalam foto yang beredar, lokasi pesawat jet pribadi berada di eks Bandara Polonia Medan, yang kini berganti menjadi Lanud Soewondo.
Mantu Presiden RI Jokowi itu membenarkan pernah naik jet pribadi. Namun, Bobby tidak menjelaskan secara gamblang apakah jet yang dinaikinya sesuai dengan foto yang beredar.
“Semua kita (pernah) naik pesawat,” ujar Bobby, Selasa (3/9) malam.
Namun begitu, Bobby mempersilakan masyarakat untuk mengecek asal-usul uang yang digunakan terkait jet pribadi yang pernah dinaikinya.
“Coba lihat tanggalnya berapa? Punya siapa pesawatnya? Pakai dana siapa? Kalaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uang dari mana? Silahkan dicek,” tegas suami dari anak kedua Jokowi tersebut. web
