MARTAPURA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari meminta Bupati Banjar berikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar, Dian Marliana.
Hal tersebut disampaikan Akhmad Rizanie Anshari setelah mengetahui sikap Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar yang terkesan arogan dan melecehkan DPRD karena walkout saat RDP gabungan komisi II dan IV pada Rabu (29/5) lalu.
“Sangat arogan dan tidak menghormati wakil rakyat di DPRD Banjar. Saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Partai Nasdem sangat mengecam sikap tidak etis yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar ini,” tegas Akhmad Rizanie Anshari yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, Kamis (30/5), seperti dikutip jejakrekam.com.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Banjar H Muhammad Iqbal. Pria yang kerap disapa H Ibank ini melihat kasus walkoutnya kepala dinas saat RDP dengan DPRD Banjar seperti lari dari tanggung jawab terkait penggunaan anggaran penanganan stunting.
Menurut H Ibank, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar adalah salah satu dinas yang sangat mulia. Karena, Dinas Sosial ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
”Karena itu di Dinas ini sangat perlukan orang orang yang bermental sosial dan harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Banjar khususnya terhadap masyarakat yang tidak mampu,” jelas H Ibank.
Dalam percepatan penurunan stunting, beber H Ibank, seharusnya Dinsos P3AP2KB jangan hanya menunggu masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi harus aktif jemput bola, yakni mendatangi rumah-rumah warga. ASN di Dinsos itu sebagai abdi masyarakat harus hadir dan pro aktif melayani masyarakat.
” Harusnya, kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama dengan semua pihak khususnya koordinasi dengan dinas terkait sangat di perlukan. Jika itu dilakukan dengan baik, maka upaya menurunkan stunting hasilnya lebih maksimal dan tentunya juga akan fast respon (respon cepat), jika ada keluhan masyarakat,” tegasnya.
Mestinya, lanjut dia, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar bisa memanfaatkan RDP gabungan di DPRD Banjar untuk mencari solusi untuk pencegahan dan penanganan stunting yang naik. Ia seharusnya membuka semua data bagaimana penanganan stunting beserta pendanaan dan kalau ada permasalahan bisa dibantu oleh DPRD Kabupaten Banjar.
Namun, faktanya yang terjadi, ungkap H Ibank, Kepala Dinas Sosial malah kabur atau walkout dari RDP.
” Walkout bukan sikap yang baik seperti lari dari tanggung jawab, sangat mengecewakan dan tidak menghargai institusi DPRD. Karena itu kami di DPRD patut mempertanyakan penilaian kinerja Kadinsos P3AP2KB oleh BKPSDM dan juga Bupati Banjar sebagai atasannya,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
DPRD Kabupaten Banjar, kata Ibank, nantinya meminta penjelasan kepada Kepala BKDSDM tentang rekam jejak dan kinerja yang bersangkutan sehingga dinilai layak menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
”BKDSDM harus ikut memberi penjelasan kenapa sampai seperti ini kualitas dari seorang kadinsos P3AP2KB,” jelas Haji Ibank.
Terpisah Bupati Banjar, H Saidi Mansyur enggan berkomentar banyak perihal tuntutan para wakil rakyat di DPRD Banjar agar Kadinsos P3AP2KB Banjar diberikan pembinaan dan sanksi tegas karena meninggalkan rapat tanpa izin saat evaluasi anggaran stunting bersama Komisi II dan IV.
“Orang tidak bersalah ngapain ditindak tegas,” ucap Bupati Banjar H Saidi Mansyur, usai peresmian pasar hewan di Karang Intan. jjr
