Oleh : Intan Syahadatin, S.Pd (Guru di Batola)
Sabtu, 11 Mei 2022 merupakan hari berduka, khususnya bagi keluarga besar SMK Lingga Kencana Depok . Salah satu bus rombongan pariwisata yang digunakan mengalami kecelakaan lantas di Ciater Kabupaten Subang Jawa Barat. Saat itu pelajar SMK sedang melakukan perjalanan wisata ke Bandung dalam rangka merayakan Perpisahan. Dalam peristiwa nahas ini, 11 orang meninggal, 32 orang luka ringan dan berat. Dari pengakuan sejumlah penumpang, diduga kuat kecelakaan bus terjadi akibat rem blong, sebagaimana pengakuan sopir busnya (SDA) yang selamat dari kecelakaan tersebut, setibanya di Jalan Raya Ciater, bus yang dikemudikannya terguling karena rem blong. SAD mengatakan, busnya itu memang sempat mengalami kendala, tetapi sudah diperbaiki=setel rem saat rombongan istirahat. “Sempat (diperbaiki), itu namanya setel rem, di Tangkuban Parahu.
Sesampainya di perempatan Jalan Raya Ciater, SAD mulai merasakan ada yang tidak beres dengan rem busnya. SAD pun berinisiatif membawa kendaraan bus yang sudah blong itu ke arah kanan jalan dan menabrakkannya ke tiang listrik. Nahas, di sisi kanan jalan itu ada tiga unit sepeda motor dan mobil Feroza yang ikut tertabrak kendaraan bus berpelat kendaraan AD 7524 OG itu.Setelah dilakukan beberapa penyelidikan oleh berbagai pihak, terungkap beberapa fakta terkait kelayakan kendaraan dan status SAD sebagai sopir saat itu. Salah satunya dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menginvestigasi penyebab kecelakaan bus maut di Subang, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok. KNKT mengungkap bus tersebut sudah dimodifikasi.
”Iya sesuai dengan faktual yang pernah kita sampaikan, memang terjadi perubahan, bus yang mengalami kecelakaan tersebut dimodifikasi menjadi high deck tidak sesuai dengan surat aslinya,” kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono kepada wartawan, Rabu (15/5/2024). Sementara itu, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Wibowo,menyampaikan bahwa sopir ini (SAD) bukan karyawan tetap, tapi dia freelance yang dipekerjakan oleh perusahaan apabila sewaktu waktu diperlukan, dia sudah menjadi pegawai freelance selama tiga tahun. Dia juga mengaku baru sekali mengendarai bus maut tersebut. Adapun Menurut keterangan Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Aznal, menyebut bahwa pada aplikasi Mitra Darat, bus tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kedaluwarsa sejak 6 Desember 2023. Selain itu, kondisi mesin bus tersebut juga tidak layak jalan. Kemungkinan hal ini berhubungan dengan dilakukannya “pemolesan dan modifikasi” bus sebelumnya.
Laka lantas seperti ini sudah sering kali terjadi. Dilakukan penyelidikan, perbaikan dan beberapa perubahan kebijakan. Tidak ada satu pihak pun yang menginginkan kecelakaan maut itu terjadi. Siapa yang menyangka perjalanan wisata harus diakhiri dengan perpisahan selamanya. Terlepas dari kecelakaan dan meninggalnya para korban menjadi ketetapan Allah, kita coba mengevaluasi agar menjadi pemebelajaran buat kita semua, termasuk dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan transportasi bagi rakyatnya. Apa yang terjadi menjadi faktor berpengaruh dan saling terkait hingga kecelakaan maut ini terjadi, seperti mahalnya transportasi membuat konsumen atau penyewa memilih transportasi yang murah.
Menghemat pengeluaran, tetapi mengabaikan keselamatan, berikutnya bus yang tidak layak, tetapi masih dipaksa jalan melayani penumpang. Termasuk status lulus uji berkala yang sudah kedaluwarsa. jika kita melihat dari sisi pemilik perusahaan transportasi, keterbatasan modal membuat mereka meminimalisasi pengeluaran sehingga membiarkan kendaraan tidak layak jalan dibuat seolah-olah masih layak. Di sisi lain, biaya pendaftaran izin angkutan dan uji berkala kendaraan juga pastinya tidak murah dan mudah. Ada kalanya juga pemilik perusahaan transportasi memegang prinsip “modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya”. Prinsip ekonomi ala kapitalisme inilah yang sebenarnya menjadi malapetaka bagi masyarakat. Kendaraan beroperasi tanpa pemeliharaan dan kontrol berkala dari si pemilik perusahaan.
Dalam kondisi inilah peran negara/pemerintah tidak bisa diabaikan, negara juga pihak yang turut bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya di jalan, bukan mencukupkan sekadar berbagi himbauan, Seperti halnya tulisan peringatan yang biasa kita lihat di jalan raya, “Hati-hati jalan bergelombang, kurangi kecepatan.” Pengguna jalannya diminta hati-hati menyesuaikan kondisi jalan, bukan jalannya yang diperbaiki agar pengguna aman dan nyaman berkendara. Sudah seharusnya ada pengawasan dan kontrol berkala dengan serius dari pemerintah kepada perusahaan transportasi, memberi kemudahan administrasi dan uji berkala kendaraan dengan biaya terjangkau agar para pemilik transportasi tidak “malas” melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap kendaraan yang mereka miliki.
Bagaimana sebenarnya Sistem Islam menjawab persoalan ini? Visi pelayanan dalam sistem Islam adalah negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hajat publik, salah satunya transportasi nyaman dan infrastruktur publik yang aman bagi pengguna jalan. Negara berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang melakukan perjalanan baik dalam kota, antarkota, antarprovinsi, bahkan antarnegara. Inilah yang semestinya negara lakukan untuk menjamin keselamatan rakyat. Hal utama adalah membangun dan memperbaiki sarana publik seperti jalan raya secara totalitas.
Artinya, perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan untuk mengaspalnya dan proses pengerjaannya. Begitu pula dengan sarana lainnya seperti lampu penerang jalan yang harus ditempatkan di semua jalan raya yang dilalui rakyat. Jangan sampai ada jalan raya tetapi tidak ada lampunya. Begitu pun dengan ruas-ruas jalan yang berpotensi atau rawan terjadi kecelakaan. Negara harus melakukan mitigasi lebih dini.
Hal ini bisa dilakukan dengan rekayasa lalu lintas, perbaikan struktur jalan, menghilangkan atau mengurangi unsur hazard (kondisi berbahaya), semisal rambu lalu lintas yang jelas, memasang penerangan atau marka jalan yang menyala apabila tersorot cahaya lampu kendaraan, dan sebagainya yang dapat mengurangi risiko kecelakaan. Berikutnya, pemerintah menyediakan moda transportasi dengan teknologi terbaru dan tingkat keselamatan yang tinggi sehingga kelaikan moda transportasi jenis apa pun terjamin kualitasnya. Negara tidak boleh menyerahkan penyediaan moda transportasi ini kepada operator swasta ataupun asing.
Negara harus mempermudah rakyat mengakses moda transportasi jenis apapun secara murah, aman, nyaman, dan berkualitas, termasuk membangun industri strategis, yakni industri IT dengan segala risetnya yang dapat membantu menghindarkan rakyat dari hal-hal yang mengganggu perjalanan sehingga dapat terhindar dari kecelakaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah, menegakkan sistem sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar aturan yang sudah negara tetapkan. Anggaran transportasi nyaman dan penumpang aman selama perjalanan, negara mewujudkannya dengan pembiayaannya melalui anggaran baitulmal.
Salah satu sumber pemasukan baitulmal, yaitu pengelolaan kekayaan alam dengan benar sesuai syariat Allah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki. Di antara manfaat itu ialah transportasi dan infrastruktur publik yang memadai, aman, dan menyenangkan. Pengelolaan dan pengaturan yang sesuai dengan ketetapan Allah akan mendatangkan kesejahteraan dan rahmad bagi seluruh alam, tidak hanya manusia tapi seluruh makhluk.
Rahmatan Lil’alamin …
