TANJUNG – Dalam rangka menanamkan perilaku antikorupsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan dana kelurahan bertempat di Gedung Informasi.
Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong, Pebriadin Hafiz, Ap, M.Si menjlaskan, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberi pemahaman tentang pencegahan tindak pidana korupsi bagi Lurah dan para aparat pemerintahan desa.
“Di samping itu untuk menghindarkan para penyelenggara pemerintahan di desa agar tidak terjebak dalam perbuatan korupsi. Selain itu juga memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai sikap dan perilaku antikorupsi,” ujarnya di Kabupaten Tabalong, Senin (25/3).
Hafiz mengatakan pada tahun 2015 melalui Program Gerbang Emas Bersinar Pemkab Tabalong membuat pilot project 10 Desa pertama yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai 1 milyar rupiah.
Seiring berjalannya waktu, tidak hanya Desa di Tabalong namun seluruh Desa se-Indonesia secara bertahap hingga tahun 2019, menerima Dana Desa dan ADD sejumlah Rp 1 milyar perdesa. “Dengan alokasi yang cukup besar ini, Pemerintah Desa bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang sangat massif,” jelasnya.
Ia juga mengatakan adanya ADD dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa ini menimbulkan kegelisahan dilingkungan Kelurahan, untuk itu ia menjawab kegelisahan tersebut.
“Oleh sebab itu untuk menjawab kegelisahan yang ada di Kelurahan, mulai tahun 2019 Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Kelurahan walaupun jumlahnya tidak sebesar Dana Desa/ADD,” tuturnya.
Ditempat yang sama Kejaksaan Negeri Tabalong melalui Kepala seksi tindak Pidana Korupsi, Muhammad Fadhil, SH.,M.H. menyebutkan, sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiata Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, bahwa pengelolaan dana kelurahan harus berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin pertanggungjawaban.
“Oleh sebab itu, Pemkab Tabalong bersama Kejaksaan Negeri Tabalong berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan dana Kelurahan yang diselenggarakan oleh Kelurahan, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan hari ini,” katanya.
Ia juga berharap Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang menjadi pelaksana swakelola bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Saya berharap tidak ada lagi epala Desa dan Aparat Desa yang tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi dan lebih teliti ketika menandatangani dokumen agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pungkasnya.yan/rds
