Oleh: Pita ( Aktivis Muslimah)
Kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan setiap harinya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Namun kebutuhan akan bahan pangan yang tidak hanya dari segi kualitas, tercukupinya kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti, karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Tetapi dari segi kuantitas yang mana jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh sudah sesuai keperluan setiap individu masing-masing.
Dalam pemenuhan tersebut kita kenal sebagai B2SA( pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman). Adapun parameter yang biasa digunakan untuk mengukur situasi konsumsi pangan masyarakat adalah PPH. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”.
Dikutip dari ANTARA (16/2/2024) Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator tingkat kualitas konsumsi pangan masyarakat, mengalami peningkatan pada tahun 2023.
Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan Skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun 2022 yang tercatat di angka 92,9. Dengan capaian tersebut, Bapanas menetapkan target capaian skor PPH untuk tahun 2024 sebesar 95,2 dari skor ideal 100, Peningkatan ini, jelas Sarwo Edhy dikutip ANTARA, usaha dalam mendorong pola konsumsi masyarakat Indonesia, yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023 mencapai PPH 94.
Dilihat dari skor PPH yang naik dari skor ideal 100 tentu hal ini terjadi keanehan tersendiri karena melihat akses rakyat terhadap makanan tidak terwujud dengan baik. Apalagi dengan naiknya sembako terutama beras. Dikutip dari KOMPAS.com (26/2/2024) harga bahan pokok(Bapok) mengalami kenaikan. Berdasarkan di laman resmi harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras premium naik sebesar Rp 260 per kilogram (kg) menjadi Rp 16.560 per kg dibandingkan harga kemarin. Kemudian, harga beras medium turun sebesar Rp 40 per kilogram (kg) menjadi Rp 14.210 per kg dibandingkan harga kemarin.
Padahal harusnya pemerintah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan. Dikutip dari CNBC Indonesia(15/2/2024) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara, HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg. Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.
Dari data diatas, baru tentang kenaikan beras belum kenaikan bahan pokok yang lain yang tentu akan berdampak besar bagi masyarakat. Disisi lain tingginya stunting yang masih menjadi problem hari ini dan kemiskinan yang masih meningkat menjadi bukti naiknya skor angka hanya pencitraan semata. Namun pada faktanya dilapangkan tidak seindah angka yang dihadirkan. Banyak masyarakat yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan akan nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, bahkan ada yang kelaparan karena tidak mampu membeli bahan pokok yang semakin hari semakin naik. Terlebih lagi sulitnya mencari pekerjaan membuat masyarakat menjerit dan hanya gigit jari. Selain itu juga persoalan dalam rantai distribusi menuju konsumen yang jalurnya panjang dan dikuasai pihak swasta atau korporasi membuat harga pangan ke konsumen naik. Ditambah lagi dengan praktik kecurangan yang sering terjadi dibeberapa tempat.
Persoalan umat yang tidak kunjung usai alih-alih peraturan yang dibuat sebagai solusi tuntas nyatanya tidak. Hal ini akibat dari sistem kapitalis sekuler yang menjadikan kurang seriusnya pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Sistem yang berlandaskan untung dan rugi yang berdasarkan manfaat.
Pengaturan urusan pangan oleh Bapanas terkait kualitas sejatinya tidak menyelesaikan secara tuntas persoalan pangan. Apalagi masyarakat hari ini masih dibawah garis kemiskinan.
Dari masalah tersebut sejatinya solusi yang tepat adalah penerapan sistem kehidupan dalam Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam yang berasaskan akidah Islam, dan rasa takut kepada Allah membuat manusia berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri.
Dengan sistem penerapan dalam Islam. Ada yang namanya sistem ekonomi Islam yang mengatur masalah dan ketersediaan pangan. Dalam Islam negara akan menjamin rantai distribusi sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadinya fluktuasi pangan. Islam akan menerapkan aturan yang tegas bagi orang-orang yang melakukan praktik kecurangan.
Selain itu untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat maka lahan-lahan pertanian akan dikelola dengan baik. Jika ada lahan yang bertahun-tahun tanpa dikelola oleh pemiliknya maka negara berhak mengambil dan diberikan kepada masyarakat untuk diberdayakan dan dikelola kembali. Sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi baik itu segi kualitas maupun kuantitas pangan, karena negara Islam bertanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah úý bersabda”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya(HR. al-Bukhari).
Maka dari itu tidak ada solusi hakiki atas permasalahan umat hari ini selain penerapan sistem Islam yang aturannya berdasarkan syariat Islam yang datangnya dari Allah SWT bukan berdasarkan buatan manusia.
Wallahu alam bisshawab
