JAKARTA – Penguasaan pasar beras oleh segelintir perusahaan besar disinyalir jadi penyebab harga beras tak kunjung turun meski pemerintah rajin impor jutaan ton beras. Perum Bulog tak mampu mengendalikan harga karena peran yang minim.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, harga beras yang tinggi saat ini disebabkan oleh pasokan yang terbatas.
Di sisi lain, dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh segelintir konglomerat, alih-alih dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog.
“Karena beras dikuasai oleh 9 naga, yang menurunkan harga beras ya harus lewat mereka,” ujar Esther dalam diskusi publik bertajuk Arah Kebijakan Pangan Indonesia Pasca Pemilu 2024.
Menurut Esther, saat market share beras hanya didominasi oleh segelintir orang maka bisa disebut sebagai oligopoli. Para konglomerat yang menguasai pasar beras saat ini menjadi penentu harga di saat pasokan beras dalam kondisi terbatas. Sementara market share beras yang dikuasai oleh negara lewat Bulog masih minim.
“Hukum ekonomi itu namanya oligopoli, mereka lah price determinate, dan Bulog hanya jadi price follower doang. Itu enggak boleh terjadi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Esther memandang perlunya perubahan kondisi tersebut dengan menjadikan Bulog menguasai sebagian besar pasar beras nasional. Dengan begitu, pengendalian atas harga beras lebih mudah dilakukan oleh pemerintah.
Selain itu, Esther pun memproyeksikan harga beras belum akan turun ke level Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam waktu dekat. Sebab peningkatan produksi beras menjadi solusi jangka panjang untuk pengendalian harga dan kemandirian negara dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional.
“Bulog ini perannya harus mengimbangi peran mereka [industri beras], kalau bisa harus jadi kepala naganya,” tuturnya.
Sementara itu, General Manager UB Bulog Sentra Niaga, Topan Ruspayandi menyebut saat ini penguasaan beras komersial oleh Bulog hanya sekitar 300.000 ton per tahun. Artinya, hanya sekitar 1% dari rata-rata konsumsi tahunan secara nasional yang mencapai 30 juta ton.
Dia pun mengakui, belum lama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun telah bersurat ke Bulog dan mengusulkan agar perusahaan pelat merah itu setidaknya bisa mengusasi 20% market share untuk beras. bisn/mb06
