
BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 November 2023 mencapai Rp29,34 triliun.
“Apabila dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2023 terjadi peningkatan sebesar 9,25 persen, hal itu seiring realisasi belanja penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur,” ujarnya pada media briefing di Banjarmasin, Rabu (27/12).
Pada media briefing APBN regional Kalsel itu antara lain dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Syamsinar dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Kusumawarhani.
Menurut Syafriadi, realisasi belanja APBN di Kalsel sampai 30 November 2023 sebesar Rp29,34 triliun atau 90,91 persen itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp7,29 Triliun atau 82,84 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp22,04 Triliun 93,94 persen.
“Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu, realisasi belanja APBN di Kalsel mengalami pertumbuhan sekitar 9,27 persen,” katanya.
Dia menyebutkan realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai 30 November 2023 sebesar Rp22,04 Triliun atau sebesar 93,94 persen atau secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tumbuh atau meningkat 9,82 persen.
Realisasi TKD tersebut meliputi dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) sebesar 97,3 persen, realisasi dana alokasi umum (DAU) 94,3 persen, realisasi Dana alokasi khusus (DAK) Fisik 76,4 persen.
Kemudian, realisasi DAK Non Fisik 87,3 persen, realisasi Hibah 3,8 persen, realisasi Dana Desa Rp1,33 triliun atau 97,4 persen dan Insentif Fiskal sebesar 66,1 persen.
Realisasi TKD tertinggi dari Kabupaten Balangan sebesar 97,40 persen, sedangkan Kabupaten Barito Kuala (Batola) peringkat pertama penyaluran DAK Fisik di lingkup Pemda Kalsel.
Syafriadi menyebutkan realisasi pendapatan negara di Kalsel hingga 30 November mencapai Rp21,28 triliun atau sebesar 114,42 persen, tumbuh sekitar 23,35 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh ada tiga sektor
yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 32,0 persen.
Kemudian, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,8 persen dan sektor pengangkutan sebesar 14,4 persen sehingga secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor
pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai 30 November 2023 sebesar Rp5,60 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp420,58 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui DJKN Kalselteng, realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,63 Triliun atau 121,70 persen dari target, tumbuh 31,18 (yoy).
Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp435,04 miliar atau 26,74 persen dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Poltekes Banjarmasin. ani