BANJARBARU – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman memberikan arahan langsung pada kegiatan Pembinaan Penyuluh Pertanian di Kalimantan Selatan di Gedung Idham Khalid Kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Kamis (16/11) siang.
Turut hadir, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Kepala Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel, Pj Bupati Tanah Laut, Pj Bupati HSU, Pj Bupati Barito Kuala, pengurus dan anggota KTNA, Perhutani dan tokoh petani milenial, Sandi Fitrian Noor (putra sulung Paman Birin).
Mentan, Amran menggatakan, Indonesia tahun 2017-2020 mengalami swasembada, namun sekarang harus impor 3,5 juta ton beras. Kondisi ini harus disikapi dengan berupaya meningkatkan produksi pangan. “Krisis pangan sangat besar bahaya,” ujarnya.
Amran pun menginginkan Provinsi Kalsel jadi tulang punggung pangan nasional kedepan, termasuk menjadi penyuplai 40 persen kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Disebutkan Mentan, ada 200.000 hektar lahan pertanian di Kalsel yang bisa diangkat produktivitasnya dengan dengan menambah masa panen menjadi dua kali dalam satu tahun.
Pada kesempatan itu, Amran memanggil tiga perwakilan penyuluh untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka hadapi.
Mereka yang dipanggil adalah Sukiran, penyuluhan asal Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang ingin bantuan alsintan untuk pengolahan lahan percontohan dan fasilitas BPP setempat.
Lain lagi Alfiani, Penyuluh asal Desa Tinggiran Luar Batola minta solusi atas masalah permodalan yang sulit didapat petani setempat.
Sedangkan Rifani, koordinator penyuluh dari Banjarbaru ini, menyampaikan permintaan traktor untuk mengolah lahan.
Meskipun mengabulkan permintaan mereka, Amran yang pernah 15 tahun jadi penyuluh ini, berpesan agar mereka tidak suka meminta bantuan saja atau selalu menyodorkan proposal.
“Prinsip, tidak selalu meminta bantuan kepada pemerintah atau pihak lain dan tidak mengeluh dengan keterbatasan yang dimiliki, yang menyebabkan malas kerja. Saya pantang mengeluh, pantang membawa proposal,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis terkait sektor pertanian di Kalsel. Sektor pertanian dan para penyuluh pertanian adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Paman Birin mengungkapkan penyuluh pertanian itu ujung tombak mewujudkan untuk kemandirian pangan di Kalsel.
Pangan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap Warga Negara Indonesia dan ketersediaan pangan di Kalsel sebagai provinsi penyangga pangan pulau Kalimantan sampai saat ini masih surplus.
“Kita tidak boleh puas dan harus terus meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Paman Birin.
Paman Birin mengatakan Kalsel diharapkan menjadi penyuplai utama bahan pangan bagi warga IKN di masa depan. Tantangan ini harus dihadapi bersama dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
Untuk itu, pembinaan dan pengembangan kompetensi para penyuluh pertanian menjadi keniscayaan. “Dengan penyuluh pertanian yang profesional dan berkualitas diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani serta kesejahteraan mereka juga sebagai petani,” tambah Paman Birin.
Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan dan kemandirian pangan harus menjadi basis membangun ketahanan pangan nasional.
Sektor pertanian sendiri merupakan penyumbang inflasi, dimana inflasi diperkirakan akan terus berlanjut jika ketersediaan dan stabilitas harga pangan tidak terjaga dengan baik.
Ancaman krisis pangan berasal dari ketergantungan impor serealia dan biji-bijian dari luar negeri. Hal ini dikhawatirkan memicu inflasi karena kontribusi output pangan dalam inflasi masih cukup besar.
Di Kalsel, lanjut Paman Birin, memiliki luas lahan rawa di tahun 2021 mencapai 290.332 hektar. Namun hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan karena buruknya sistem drainase.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu membahu mewujudkan kedaulatan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang ada,” ujarnya.
Pemprov Kalsel senantiasa berkomitmen mendukung program penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta pengembangan usaha pertanian yang efektif dan efisien.
Melalui APBD TA 2024, Pemprov Kalsel telah mengalokasikan anggaran bantuan transport bagi 924 penyuluh pertanian swadaya. Selain itu, Pemprov Kalsel mendukung pengembangan model kelembagaan ekonomi petani yang sesuai dengan karakteristik Kalsel.
“Kita dapat mendukung dengan mentransfer pengetahuan yang benar dan efektif melalui program penyuluhan, guna meningkatkan hasil produksi pangan. Di samping itu, Pemprov Kalsel juga telah membentuk unit produksi pupuk organik untuk mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan pupuk,” tandas Paman Birin. adp/ani
