BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 September 2023 mencapai Rp21,33 Triliun atau sekitar 66,99 persen.
“Realisasi belanja APBN di Kalsel tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp5,61 triliun dan transper ke daerah (TKD) sebesar Rp15,72 triliun,” ujarnya pada publikasi realisasi pendapatan dan belanja di Kalsel, Jumat (27/10).
Publikasi realisasi APBN regional Kalimantan Selatan tersebut antara lain dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Tarmizi dan Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Kusumawardhani.
Syafriadi mengakui, realisasi belanja APBN regional Kalsel yang mencapai Rp21,33 triliun hingga 30 September 2023 itu menunjukkan bahwa realisasi itu tumbuh 16,35 persen dari periode yang sama tahun 2022 lalu.
Realisasi BPP di Kalsel mencapai Rp5,61 triliun atau
sekitar 64,02 persen dari pagu dan porsi realisasi terbesar BPP adalah Belanja Barang 43,29 persen, belanja pegawai 40,56 persen, Belanja Modal 15,98 persen dan Belanja Bansos 0,17 persen.
Syafriadi menyebutkan realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) hingga 30 September 2023 sebesar Rp15,72 triliun atau sebesar 67,56 persen.
Secara keseluruhan, katanya, jika dibandingkan dengan tahun lalu telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 22,70 persen dan khusus untuk realisasi belanja dalam rangka persiapan Pemilu untuk KPU sebesar 67,73 persen dan Bawaslu sebesar 60,76 persen.
Realisasi Belanja untuk Satker dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK) sampai 30 September 2023 sebesar Rp26,96 milyar atau 58,32 persen dari pagu.
Tiga Satker penerima dana Dekonsentrasi terbesar adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel.
Sedangkan untuk Belanja dengan kewenangan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp60,24 milyar dari pagu Rp110,98 milyar atau 54,28 persen.
Realisasi belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu segera diakselerasi mengingat periode ini
sudah memasuki periode akhir tahun anggaran 2023.
Dia menyebutkan realisasi dana transper ke daerah (TKD) sampai 30 September 2023 sebesar Rp15,72 triliun atau 67,56 persen dari pagu dan capaian ini meningkat 19,80 persen dibandingkan tahun lalu.
Realisasi TKD tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,01 triliun, DAK Fisik sebesar Rp585,14 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp1,67 triliun, Hibah Rp73 miliar, Dana Desa Rp1,16 triliun dan Intensif Fiskal sebesar Rp74,05 miliar.
Realisasi TKD terbesar pada Kabupaten Balangan mencapai 77,26 persen dari pagu, sedangkan realisasi TKD terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) baru sebesar 54 persen.
Menyinggung realisasi pendapatan negara di Kalsel hingga 30 September 2023, dia menyebutkan mencapai Rp17,79 triliun dari target sebesar Rp17,89 triliun atau sekitar 99,46 persen, terbesar disumbang dari sektor pajak.
Terpisah, Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Tarmizi mengungkapkan bahwa untuk target penerimaan pajak di Kalsel dilakukan revisi dari semula sebesar Rp16,3 triliun menjadi Rp20,5 triliun atau naik 23 persen. ani
