PELAIHARI – Lahan seluas 958 hektare di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala), akan beralih fungsi menjadi kawasan industri yakni proyek strategis nasional (PSN) Tanah Laut.
“Pembuatan masterplan untuk di kawasan industri jorong (KIJ) berbeda dengan kawasan industri lain, karena tenant belum mengantri,” kata Koordinator Projek KIJ Tala, Wawan Eko Saputro di Pelaihari, Kamis (26/20).
Wawan menyebutkan, sesuai dengan masterplan KIJ lebih dulu membuat kavlingan. Nantinya pada saat tenant masuk di kawasan industri jorong (KIJ) akan disesuaikan dengan masterplan.
“Kawasan Industri di KIJ mempunyai luas 958 hektare dan sekarang sedang proses pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) ditargetkan bulan November dan Desember 2023 sudah selesai, dilanjutkan izin usaha kawasan industri (IUKI),” ujarnya.
Selain itu, kata Wawan, pihaknya sedang melakukan pembebasan lahan di KIJ kurang lebih sudah dimiliki 50 hektare lebih bertahap sesuai tenant yang bergabung nantinya.
“Iya pihak pengelola KIJ adalah PT Wahyu Putra Ramadhan (WPR), Kami terbuka untuk tenant yang akan bergabung, maka dari itu kerja sama dengan pemerintah daerah bisa mendatangkan investasi ke KIJ,” jelasnya.
Wawan menilai, masa depan Kabupaten Tanah Laut ada di industri jorong dan pengerjaan KIJ sendiri terbagi lima phase dan menyelesaikan semuanya memerlukan waktu kurang lebih 40 tahun. “Ini menyesuaikan iklim industri yang ada di Indonesia, khususnya di daerah,” ucapnya.
Menurutnya, kawasan industri jorong (KIJ) terintegrasi dengan Pelabuhan Pelaihari, maka pihaknya sudah ada pembicaraan dengan Syahbandar dan unit penyelenggara pelabuhan (UPP) dan sudah disuarakan ke tingkat pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tala, Masturi membenarkan kalau PSN di Kawasan Industri Jorong Kabupaten Tanah Laut bakal digarap pengelola lokal PT Wahyu Putra Ramadhan (WPR) pengusaha asal Jorong yakni H Sunarto.
Menurut Masturi, pengelola Kawasan Industri Jorong dari PT WPR yang merupakan badan usaha berbentuk perusahaan kawasan industri sudah mendapatkan rekomendasi Menko Perekonomian.
Setelah itu, tambah Masturi, pengelola Kawasan Industri (KIJ) Jorong sudah mendapatkan tata ruang wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia menambahkan, pihak pengelola saat ini tengah menyusun Amdal dan sebelumnya beberapa minggu lalu telah dilaksanakan Forum Konsultasi publik (FKP) di Kecamatan Jorong.
“Di Kecamatan Jorong sudah disampaikan norma-norma pengendalian lingkungannya dan setelah ditangani Komisi Amdal di tingkat Kabupaten melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) sesuai target dokumen Amdal sudah selesai sebelum akhir tahun 2023,” ungkapnya.
Masturi menjelaskan, selanjutnya setelah Amdal selesai ditambah dengan PBG adalah pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah didapat, maka tugas Disnakerpind melakukan verifikasi perizinan tersebut.
“Bila semua sudah beres akan terbit Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan ini legalitas pengelola sudah bisa menggerakan pembangunan infrastruktur di Kawasan Industri Jorong dan memasarkan calon-calon investor mengisi area,” ujarnya.
Luasan lahan KIJ yang diajukan oleh pengelola sekitar 958 hektar, direkomendasikan oleh Kementerian ATR/BPN dan sesuai dengan tata ruang.
“Pengelola lokal PT WPR sangat serius menggarap KIJ dan pihak pemerintah daerah sendiri lebih mudah untuk berkomunikasi dibandingkan pengelola yang datang dari luar,” jelasnya. ris/ani
