BANJARMASIN- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat agar bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk tahun anggaran 2024.
Karena SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak dperbolehkan setiap peserta didik secara minimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengataka harmonisasi rencana kerja(renca) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi kalsel untuk tahun anggaran 2024, karena Komisi IV perlu memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kalsel.
Untuk memperjuangkan beberapa hal yang penting khususnya adalah terkait pemenuhan SPM pendidikan Kalsel yang tentu disesuaikan dengan raport yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
“ Kami mengajak teman-teman Dinas Pendidikan sama-sama kita berjuang di tahun terakhir masa jabatan pa Gubernur kita agar terpenuhi SPM karena beliau adalah salah satu kepala daerah yang mendapat penghargaan nasional sebagai kepala daerah yang konse terhadap pendidikan,saya yakin beliau juga mendukung kita bisa memenuhi SPM pendidikan Kalsel,” ujar Lutfi usai rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Muhammadun beserta jajarannya di gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (25/10).
Yang namanya minimum wajib, sehingga tinggal landasnya kepemimpinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau biasa disapa aPaman Birin ini meninggalkan kenangan manis bagi dunia pendidikan di banua ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Muhammadun mengatakan SPM yang harus dilaksanakan Disdikbud dimana garis besarnya ada 7 termasuk masalah sarana prasarana sekolahan,stop bully, tentang koordinasi danlainnya dimana tahun 2024 akan dipenuhi.
“ Fakta yang saya lihat dengan zama yang maju seperti sekarang ini standar tentang alat praktek tetang SMK harus diganti , contoh zaman sepeda motor listrik tentu peralatannya harus disiapkan,” ujarnya.
Jadi berapa pagu yang disiapkan belum terhitung karena banyak sekali seperti peternakan, perbengkelan, tata busana, boga dan lainnya.rds
