JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengimbau kepada seluruh instrumen, khususnya kepolisian di negara ini, untuk mengevaluasi langkah mereka dalam penanganan keamanan di Pulau Rempang.
Hal ini disampaikan Sugeng pascaadanya bentrokan antara warga Rempang dengan Kepolisian, dalam upaya pembukaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang dibangun di Kota Batam.
Menurut Sugeng, Polri seharusnya bisa bersikap humanis dan mengakomodir kepentingan dan keselamatan masyarakat Rempang, yang notabane adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Polri tidak melakukan intimidasi serta tindakan represif pada masyarakat, sebaliknya harus berlaku humanis, melindungi masyarakat Rempang-Galang,” katanya dalam siaran persnya, seperti dikutip holopis.com, Minggu (17/9).
Dituturkan Sugeng, Polri harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat Rempang yang terkena dampak penggusuran akibat proyek strategis, yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia itu.
“(Polisi Mengakomodir) agar dapat mereka (masyarakat Rempang) menyatakan sikap secara bebas, setara dalam mempertahankan haknya bahkan ketika harus melakukan perundingan dalam ganti rugi dan relokasi,” tuturnya.
Selanjutnya, praktisi hukum ini pun mengimbau agar Polri membebaskan warga Rempang yang ditahan karena terlibat bentrokan yang telah terjadi, termasuk yang terjadi di kantor BP Batam.
Ia meminta Polri berhenti melakukan kriminalisasi terhadap warga Rempang, apa pun dalih yang diterapkan oleh institusi keamanan dan penegak hukum itu.
“Polri menghentikan dugaan upaya kriminalisasi pada warga Rempang-Galang yang telah menggarap lahan yang diklaim oleh otorita BP Batam. Indikasi ini terlihat dengan adanya panggilan permintaan keterangan pada masyarakat oleh Polda Kepri,” tegasnya.
Sepanjang konflik ini belum bisa diredam dan belum ada kejelasan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, Sugeng menyarankan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang sangat bertanggung jawab untuk menunda terlebih dahulu atau meninjau ulang implementasi pembukaan lahan di proyek Rempang Eco-City tersebut.
“Agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Proyek Strategis Nasional dengan berpegang pada prinsip hak menguasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat atau setidaknya turun langsung mendengar keluhan masyarakat Rempang Galang, bukan malah memerintahkan kepala BKPM/menteri investasi Bahlil Lahadalia yang malah melontarkan tuduhan pada negara lain atas konflik di Rempang Galang karena represi aparat keamanan,” tuturnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat suara soal kasus sengketa lahan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang tengah mencuat akhir-akhir ini.
Menurutnya, pemerintah saat ini memang sedang berusaha membangun. Namun, kebijakan pembangunan yang diambil tidak merata.
Pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat kecil, menengah, dan atas.
“Yang menjadi pertanyaan, rakyat yang mana yang sudah disejahterakan? Karena tidak bisa kita ingkari rakyat kita ini berlapis-lapis atau berkelas-kelas, yaitu lapis atas, tengah dan bawah,” kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (16/9).
Kesejahteraan masyarakat Indonesia memang cukup baik. Namun tidak merata.
Kata Anwar mereka yang hidupnya sudah sangat sejahtera ada di kelompok pengusaha besar yang jumlahnya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha sekitar 5.550 pelaku.
Kemudian, lapisan lainnya yang juga sudah sejahtera ada di kelompok usaha menengah yang besarnya sekitar 0,09 persen dengan jumlah pelaku sebesar 60.700. Terakhir, kelompok usaha kecil yang besarnya sekitar 1,22 persen dengan jumlah pelaku sekitar 783.132 pelaku.
“Sementara usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68 persen dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta pelaku, mereka tampak masih terseok-seok,” katanya.
Melihat perbedaan ini sangat jelas bahwa kebijakan yang diambil pemerintah bagus. Tapi tidak berlaku untuk semua pihak.
“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tampak lebih banyak untuk membela dan melindungi usaha-usaha besar karena yang dikejar oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya,” kata dia.
Oleh karena itu, Anwar menyebut masyarakat harus mengingatkan pemerintah soal kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan saat ini sudah tidak sesuai bagi masyarakat.
“Jika ini terus berlanjut maka reformasi jilid dua rasa-rasanya hanya tinggal menunggu waktu dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi karena cost atau biayanya sangat cukup tinggi,” katanya. web
