Oleh: Sriyati (Ibu Rumah Tangga di Batola)
Langkanya pupuk diduga akibat perbedaan alokasi dan realisasi kontrak pupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran Kementan, dilansir dari Bisnis.com, JAKARTA.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyoroti perbedaan angka alokasi dan realisasi kontrak dalam pupuk subsidi imbas adanya laporan langkanya pupuk subsidi di daerah. Menurut data yang diperoleh Sudin, pupuk subsidi yang dialokasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) tercatat sebesar 7,85 juta ton, sedangkan dalam realisasi kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) antara Kementan dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) hanya 6,68 juta ton. “Saya punya data. Berdasarkan e-alokasi 2023 sebesar 7,85 juta ton sementara berdasarkan anggaran kontrak DIPA antara Pupuk Indonesia dengan Kementan jumlahnya cuma 6,68 juta ton. Mana yang benar?” tanya Sudin dalam Raker dengan Komisi IV di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Merespons pertanyaan tersebut, Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, menuturkan bahwa awalnya Kementan mengalokasikan sebesar 7,85 juta ton pupuk subsidi untuk seluruh kabupaten/kota.
Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang akan menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Produksi bahan pangan tidak bisa dilepaskan dari terpenuhinya salah satu faktor produksi secara maksimal yaitu ketersediaan pupuk.
Kelangkaan pupuk akan menyebabkan menurunnya tingkat produksi pertanian, gairah dan semangat para petani melemah yang berujung kepada munculnya serangkaian problem di tengah masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada para petani adalah wajar dalam sistem pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalisme neo-liberal. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dimana keterlibatan para pengusaha dan korporasi lebih berperan dalam mengelola dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tentu tidak lepas dari perolehan keuntungan. Pada akhirnya, harapan mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani hanyalah mimpi jika tetap bertahan dengan paradigma sistem kapitalisme neo-liberal. Saatnya mengganti paradigma rusak dengan paradigma yang lahir dari Sang Maha Pencipta yaitu paradigma Islam menyeluruh yang terwujud dalam sebuah negara Islam.
Relasi Rakyat dengan Pemimpin dalam Islam
Hubungan rakyat dan pemimpin dalam Islam adalah hubungan amanah pengurusan hidup yang akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil hisab. Baik rakyat maupun pemimpin akan melaksanakan seluruh amanah yang ada di pundaknya semata-mata karena ketaqwaan kepada Allah SWT. Inilah paradigma dasar yang akan melandasi aktifitas negara Islam dalam mengelola dan mengurus seluruh kepentingan rakyatnya.
Pada Prinsipnya pengaturan dan pelayanan publik dalam Islam adalah pemerintah harus menjalankan fungsinya yang telah ditetapkan Allah Swt dan Rasulullah Saw yaitu sebagai pelayan/pengurus dan pelindung bagi rakyat. Sebab Rasulullah saw. bersabda,
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).
Fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah yang menjalankan sistem Islam tidak boleh berorientasi kepada bisnis dan tidak juga menyerahkan pengurusan publik kepada korporasi. Didalam Negara Islam bertanggung jawab mendorong produksi pertanian berjalan maksimal dengan mekanisme yang mudah dan cepa, memberikan baik berupa lahan juga sarana prasarana yang dibutuhkan demi terlaksananya proses produksi yang maksimal.
Kemampuan Negara Islam dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap rakyatnya didukung oleh sistem anggaran belanja negara terbaik yaitu Baitul Maal.
Inilah mekanisme Negara Islam dalam mendukung terlaksananya proses produksi pertanian sehingga akan membuat para petani semangat dalam berproduksi karena di samping mereka ada negara yang akan sungguh-sungguh melayani seluruh kebutuhannya.
Hubungan antara pemerintah dengan rakyat ini telah terwujud pada masa Pemerintahan Islam di masa lalu dan mampu mencapai kemajuan pertanian yang gemilang dan produktivitas yang tinggi.
Islam memudahkan para petani dalam berusaha dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat, bahkan ada mekanisme pemberian negara tanpa kompensasi termasuk sarana produksi pertanian, kebijakan tersebut juga akan membuat negara memiliki Ketahanan pangan kuat
Negara Islam mampu mewujudkan ketahanan pangan seluruh warga negaranya per individu bahkan seringkali produksi pangan melebihi kebutuhan dalam negerinya dan mampu menjadi negara eksportir pangan serta penyuplai bantuan pangan ke berbagai negara.
