HULU SUNGAI SELATAN – Langkah Polda Kalimantan Selatan dalam mengantisipasi dan mencegah konflik horizontal antar nelayan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melaksanakan focus group discussion (FGD).
Kegiatan FGD yang diikuti Dinas Perikanan, Komisi III DPRD, Bagian Hukum Setda HSS, Kesbangpol, Polres HSS, Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten HSS.
Kegiatan mengambil tema Pencegahan konflik horizontal antar nelayan dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas di Kabupaten HSS.Polda Kalsel yang diwakili Iptu Agus Murti (Dit Intelkam Polda Kalsel) menyampaikan bahwa konflik sosial antar nelayan di Kabupaten HSS sudah terjadi dari tahun 2009 sampai 2022, baik secara individu maupun kelompok yang dilatar belakangi dari egiatan mencari ikan menggunakan alat setrum.
Karena Kabupaten HSS sebagian merupakan wilayah perairan yang kaya akan Sumber Daya Alam yaitu ikan air tawar.”Dimana ketika musim kemarau tiba ikan akan berkumpul disuatu danau,sehingga masyarakat dari berbagai daerah (HST dan HSU) ikut datang mencari ikan menggunakan alat setrum akibatnya terjadilah pertikaian yang berujung pada tindakan melawan hukum,” ujar Agus disela kegiatan FGD di Kabupaten HSS,Senin (31/7).
Sementara, Kabagkum Setda HSS Fitri menyampaikan bahwa Kab. HSS memiliki Perda yaitu Perda No. 17 tahun 2005 dan saat ini masih berlaku namun seiring perubahan UU Perikanan dari No 31 tahun 2005 menjadi No 45 tahun 2009 perlu kiranya dikaji kembali dikaitkan dengan Undang-undan Cipta Kerja.
“Tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Polres HSS dan PPNS Dinas Perikanan cukup baik namun belum memberikan efek jera bagi pelaku,” katanya.
Perwakikan Dinas Perikanan Kabupaten HSS Fandi mengucapkan terimakasih kepada Pokmaswas yang selama ini sudah banyak membantu, namun yang perlu ditekankan kepada Pokmaswas agar dalam melakukan kegiatan tidak melakulan tindakan berlebih seperti menyita, menangkap, memeriksa, menginterogasi, danlain-lain cukup memantau dan melaporkan saja kepada Aparat Kepolisian atau Dinas Perikanan.
Beberapa Pokmaswas Kabupate HSS menyampaikan berharap adanya penambahan personil Polair di Pos Danau Bangkau dan penambahan fasilitas/prasarana,sehingga nantinya dapat melakukan patroli kedaerah yang susah dijangau.
Saat ini wilayah rawa sepenuhnya telah ditanami sejenis tanaman gulma dimana ikan-ikan enggan untuk berkumpul dan warga meminta saat musim kemarau agar tanaman tersebut di basmi sehingga lahannya bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
Anggota Komisi III DPRD HSS Yuniarti menyampaikan bahwa DPRD telah menganggarkan untuk memberikan bantuan berupa Airboard senilai Rp 2,5 Milyar untuk patroli nelayan dan segala perawatan dapat diajukan biayanya.rds
