BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat I tentang Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) Rancangan Perubahan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 Kota Banjarmasin.
Selain itu, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemko tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Senin (31/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua, Matnor Ali, M Yamin, Tugiatno, Setdako Banjarmson, Ikhsan Budiman dan anggota dewan.
Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyampaikan struktur rancangan pendapatan dan belanja daerah Pemko Banjarmasin 2023 yakni pendapatan kota Banjarmasin 2023 setelah perubahan sebesar Rp2,324 trilyun atau tetap seperti target sebelum perubahan dengan jumlah tersebut.
Proyeksi belanja daerah setelah perubahan diproyeksi berkurang sebesar Rp38,8 miliar atau turun 1,57 persen menjadi Rp2,513 triliun.
Proyeksi pembiayaan daerah sisa lebih pembiayaan tahun 2022 yang semual Rp198 miliar terkoreksi turun menjadi Rp160,6 miliar atau berkurang sebesar Rp38,876 miliar. Silva tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemko tahun 2022.
Pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksi tetap seperti target sebelum perubahan dengan nilai Rp10 miliar yang diperuntukkan penyertaan modal Bank Kalsel.
Ibnu Sina mengatakan, dalam target rencaan KUA PPAS 2023 dilakukan penyesuaian dengan hasil audit BPK dan asumsi yang turun diangka Rp33 miliar yang harus dikurangi. “Berarti asumsi tersebut harus sesuai BPK RI namun bagi kami diangka Rp160 miliar tersebut adalah wajar,” katanya.
Meski demikian, lanjut Ibnu, pihaknya berupaya yang telah ditetapkan dalam asumsi-asumsi pendapatan dan rencana belanja tetap dilaksanakan. “Kami juga tetap meminta penambahan DAK ke pusat dimana dana pembangunan membutuhkan sekitar Rp50 miliar,” ujarnya.
Dengan begitu akan ada sumber atau pendapatan untuk membiayai rencana pembangunan di 2023.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya menginginkan, pendapatan dan pemasukan belum seimbang dimana lebih besar uang belanja daripada PAD Kota Banjarmasin.
“Kami meminta Pemko Banjarmasin untuk mencari potensi baru dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya. via/ani
