Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hj Raudatul Jannah disela workshop menyerahkan penghargaan kepada Kepala Dinas PMD HSS, Kabupaten Banjar dan Kepala Dinas PMD Kabupaten HSU (foto:mb/adpim)KANDANGAN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mengingatkan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa.
Hal itu disampaikan Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan, SH, pada pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan, di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), di Kandangan, Senin (24/7).
Disampaikan Paman Birin, sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat untuk bangsa yang maju.
Paman Birin juga menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar, hal itu terlihat dari alokasi dana desa dari tahu ke tahun bertambah meningkat. Dana desa ini telah meningkatkan pembangunan di pedesaan.
Melalui dana desa, ungkap Paman Birin, ribuan kilometer jalan desa, ribuan meter jembatan, ratusan unit BUMDES, posyandu dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalsel.
Namun demikian, kata Paman Birin, disisi lain beberapa kasus penggunaan dana desa juga pernah terjadi yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di pedesaan.
“Saya kira kontrol terhadap penggunaan keuanganan dana desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan perlu dijalankan secara cermat, akurat dan konsisten, oleh pihak-pihak yang berwenang,” terang Paman Birin.
Paman Birin juga mengingatkan, agar pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahan.
Pemerintahan desa kiranya tanggap terhadap setiap aspirasi masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan, benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan sesuai kutuhan masyarakat.
Disamping itu, pengelolaan pembangunan secara partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk upaya konkrit dalam mengelola program-program pembangunan di desa.
“Saya berharap semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, menjadi suatu keharusan yang ditumbuhkembangkan di seluruh lingkup kehidupan masyarakat di pedesaan,” katanya.
Paman Birin mengajak seluruh pemerintahan desa menyatukan tekad, langkah dan gerak, demi memantapkan wilayah desa sebagai bagian terdepan dalam pembangunan di banua.
Diketahui, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”.
Selaku penyelenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap menyampaikan alasan Kabupaten HSS menjadi tuan rumah kegiatan workshop ini, karena HSS selalu menjadi unggulan dan alasan kedua karena ingin mengubah HSS yang merupakan learning organization menjadi teaching organization.
Sementara itu, Bupati HSS, H Achmad Fikry mengungkapkan bahwa Kabupaten HSS terdiri atas 144 desa yang terbagi dalam 11 kecamatan dan dari jumlah tersebut, 20 desa sudah menjadi desa mandiri, 92 desa maju dan 32 desa merupakan desa berkembang.
Sejak tahun 2021, di Kabupaten HSS sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.
“Melalui kegiatan workshop yang dilaksanakan di tempat ini, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” tuturnya.
Pada sesi diskusi dimoderatori, Sekda Kabupaten HSS, Muhammad Noor, menampilkan narasumber sebanyak lima orang yakni Anggota Komite IV DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, membahas terkait pengawasan DPR/DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa.
Kemudian, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI, Iskandar Novianto membahas tentang Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Widhia Arie Prajoga Wijata membahas tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.
Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalsel diwakili Kejari HST, Faizal Banu membahas terkait Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Sekdaprov Kalsel diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pernyataan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama, kemudian diserahkan sertifikat atas tercapainya level tiga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks Kabupaten HSS tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPKP kepada Bupati HSS dan Plt Inspektur HSS. */mul/adpim/ani
