JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi buka suara menanggapi kebijakan larangan eskpor beras dari India. Menurutnya, Indonesia tak bergantung pada pemenuhan stok beras dari India.
Informasi, India resmi melarang kegiatan ekspor beras non-basmati dari negaranya per 20 Juli 2023 lalu. Menurut Arief, kebijakan ini tak lantas berpengaruh kepada penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Dia menerangkan, dalam pemenuhan CBP, diprioritaskan bersumber dari dalam negeri. Meski ada penugasan untuk impor sebanyak2 juta ton beras, tapi itu tak diambil dari India. Bahkan menurutnya, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.
“Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu Importasinya salah satunya dari India, jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar,” kata dia dalam keterangannya, Minggu.
Arief mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Utamanya dalam memastikan stok CBP bisa dipenuhi lebih dulu dari produksi dalam negeri.
“Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman,” ungkapnya.
Selain itu, sebagai respons menghdapi el nino, dia mengungkap Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari upaya deteksi dini, teknologi modifikasi cuaca, hingga penyiapan waduk dan sumur bor.
“Salah satu arahan Presiden, Menteri Pertanian diminta untuk mempercepat tanam dan mempersiapkan produksi pangan, serta penyaluran pupuk, sedangkan NFA diminta mengkalkulasi berapa kebutuhan dan dipenuhinya dari mana,” terang Arief.
Perlu diketahui, target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735.000 ton ditambah realisasi importasi sekitar 500.000 ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri dan impor dilakukan hanya untuk balancing.
Pemanfaatan CBP dalam tiga bulan terakhir untuk bantuan pangan beras sebesar 640.000 ton dambah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 600.000 ton, telah memberikan andil positif dalam pengendalian inflasi. Untuk itu akan dilakukan intervensi lagi pada tiga bulan mendatang kepada 21,353 juta KPM, masing-masing sebanyak 10kg.
“Presiden juga memerintahkan, melalui penugasan dari NFA kepada Perum Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton sehingga balance stok Bulog yang dibawa ke 2024 itu nantinya sebesar 1,2 juta ton,” paparnya. lp6/mb06
