Sabtu, Juli 12, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

PHRI Keberatan Penarikan Retribusi Apar Hotel

by matabanua
14 Juni 2023
in Banjarmasin, Kotaku
0
D:\2023\Juni 2023\15 Juni 2023\5\hal 5\4.jpeg
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Banjarmasin dengan PHRI Kalsel rerkait rencana Perda penarikan retribusi APAR

 

BANJARMASIN – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan mendatangi DPRD Kota Banjarmasin guna mengungkapkan keberatan terhadap rencana penarikan retribusi alat pemadam api ringan (APAR).

Artikel Lainnya

D:\2025\Juli 2025\11 Juli 2025\5\hal 5\HM. Yamin.jpg

Walikota Soroti Kinerja Perumda Pasar Baiman

10 Juli 2025
D:\2025\Juli 2025\11 Juli 2025\5\hal 5\Wali kota Yamin menyampaikan KUA dan PPAS tahun 2025.jpg

Yamin Fokuskan Empat Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

10 Juli 2025
Load More

Ketua DPD PHRI Kalsel, Rosali Gunawan mengungkapkan rasa keberatan dengan rencana penarikan retribusi alat pemadam api ringan (APAR). Mereka juga menilai retribusi tersebut memberatkan pengelola hotel.

“Kami ke sini menyatakan keberatan terhadap tarif retribusi APAR yang tinggi oleh Pemko Banjarmasin,” katanya usai bertemu dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin.

Rosali mengatakan, tarif retribusi APAR dari Pemko Banjarmasin dinilai terlalu besar. Bahkan tarifnya yang ditetapkan antara Perda Nomor 23 tahun 2012 ada perbedaan tulisan dengan Surat Edaran (SE) yang dikelurkan Wali Kota Banjarmasin berbeda.

Menurutnya, tarif di Perda tertulis per tabung Rp10 ribu sedangkan di surat edaran Rp10 ribu/liter/kg. “Kami bingung, apakah disalah di Perda atau di SE, apalagi yang di hotel macam-macam ukurannya, semakin besar hotel semakin banyak APAR,” jelasnya.

Ia melanjutkan, bahwa keberatan para pengelola hotel tidak hanya itu, adanya dualisme aturan penarikan retribusi juga sangat memberatkan.

Lebih lanjut, ia mengharapkan kepada Pemko Banjarmasin bahwa sebelum menarik retribusi APAR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi Kalsel juga sudah menarik retribusi APAR dan pelaksanaanya menggunakan pihak ketiga.

Penarikan retribusi oleh Disnakertrans Provinsi Kalsel dilakukan sudah lama, sedangkan Pemko baru pada tahun ini. Hal ini lantaran Pemko baru saja membentuk Dinas Damkar.

“Kami menghendaki satu saja, kalau Pemko, provinsi jangan ikut juga,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah mengungkapkan penarikan retribusi yang sejatinya dimulai tahun 2023 ditunda hingga tahun depan mengingat, Disnakertrans Kalsel sudah menarik retribusi.

“Hasil pertemuan tadi bersama dengan Dinas Damkar Banjarmasin, solusinya sementara penarikan dimulai tahun 2024,” katanya.

Sementara, terkait surat edaran yang berbeda dengan Perda, Awan menyatakan sudah meminta Dinas Damkar untuk merevisi. Perbedaan tulisan retribusi per tabung, liter atau kg, mungkin lantaran terjadi human error. “Kami minta sesuaikan dengan perda saja,” tutupnya. via/ani

 

Tags: Ketua DPD PHRI KalselPHRIRetribusi Apar HotelRosali Gunawan
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA